#TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kumpulan berita tata kelola pemerintahan, ditemukan 618 berita.

Pemkot Palu tingkatkan kapasitas perangkat daerah susun LPPD

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah, meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2026 guna memastikan laporan yang ...

Kejati Sulteng perkuat kapasitas aparatur terkait kontrak pengadaan barang

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui program Penerangan Hukum, memperkuat kapasitas aparatur di lingkup Pemerintah Kota Palu khususnya terkait kontrak pengadaan barang ...

Pemerintah rehabilitasi 250 anak terpapar ekstremisme pada 2024--2025

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengatakan kolaborasi kementerian/lembaga berhasil merehabilitasi sekitar 250 anak yang terpapar ekstremisme sepanjang akhir tahun ...

Sulteng dorong badan publik perbaiki keterbukaan informasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong seluruh badan publik di daerah itu untuk meningkatkan keterbukaan informasi setelah hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik ...

Unisa Palu dan Komisi Informasi Sulteng kerja sama perkuat pelaksanaan Tri Dharma

Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu menjalin kerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma ...

Wagub Sulteng tekankan pentingnya validitas data untuk program bedah rumah

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido menekankan pentingnya validitas data dalam mendukung program penyediaan rumah layak huni atau bedah rumah untuk memastikan bantuan ...

Rapat paripurna setujui RUU Satu Data Indonesia jadi inisiatif DPR

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan ...

Anggota DPR: Kementerian ESDM tidak tepat dikaitkan dengan urusan B2B

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menegaskan bahwa penyediaan batu bara merupakan aktivitas yang bersifat teknis dan berlangsung melalui mekanisme business to business (B2B) ...

ORI sebut PEKPPP Mandiri instrumen cegah malaadministrasi sejak dini

Ombudsman RI (ORI) menyebut PEKPPP Mandiri 2026 merupakan instrumen strategis untuk mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif mengukur dan memperbaiki pelayanan publik serta ...

Pemkab Buol tingkatkan pemahaman kades kelola dana desa

Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan pentingnya meningkatkan pemahaman seluruh kepala desa dalam mengelola dana desa dengan transparan di daerah tersebut. Kepala Dinas ...