#TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Kumpulan berita tata kelola pemerintahan, ditemukan 620 berita.

DPRD Sulteng dan DKI sinergi pengawasan KUPA-PPAS APBD 2026

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi serta bertukar pengalaman, terkait pembahasan dan pengawasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan ...

Sigi ajak BPKP Sulteng perkuat akuntabilitas daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di ...

Menjaga kota dari celah gelap

Bunyi ketukan palu lelang proyek pemerintah selama ini kerap menghadirkan dua wajah. Di satu sisi, ia menjadi penanda pembangunan bergerak: jalan diperbaiki, taman dibangun, dan layanan publik ...

DPRD Palu sahkan rekomendasi hasil evaluasi LKPj Wali Kota 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengesahkan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ...

DPRD Palu soroti sejumlah isu strategis pada Penutupan Masa Sidang 2026

DPRD Kota Palu menyoroti sejumlah isu strategis daerah, mulai dari penyelesaian hibah rumah hunian tetap bagi korban bencana 2018, pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi ...

Pemkab Donggala: Penerapan TTE tingkatkan layanan publik

Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) segera menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan ...

Kementerian ATR/BPN serahkan sertifikat aset Donggala cegah sengketa lahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan enam sertifikat aset daerah kepada Pemerintah Kabupaten Donggala untuk mencegah terjadinya potensi sengketa lahan di ...

Pemkot-Palu gandeng ANRI mantapkan kearsipan daerah

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) guna memantapkan kearsipan daerah dalam menunjang efisiensi operasional organisasi pemerintahan. ...

Bamsoet tegaskan pembaruan hukum harus hadirkan keadilan subtantif

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan, pembaruan hukum dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru tidak hanya mengubah paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tapi harus ...

Pemprov Sulteng komitmen benahi tata kelola pemerintahan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah, dalam mendorong perbaikan birokrasi secara menyeluruh. “Kami berdiskusi ...