Jangan Makan Asal "Murah Kenyang"
Rabu, 13 Juni 2012 13:05 WIB
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (ANTARA)
Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meminta agar masyarakat menghindari budaya "murah kenyang" dalam mengonsumsi suatu produk.
"Ada budaya murah dan kenyang di masyarakat yaitu mengonsumsi produk dengan harga murah dan puas dengan kenyang saja, padahal sudah banyak produk pangan maupun nonpangan terdeteksi tidak menaati aturan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan," kata Gita Wirjawan di Jakarta, Rabu.
Ia mengungkapkan hal tersebut dalam pembukaan Forum Komunikasi Nasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berlangsung pada 12-14 Juni di Jakarta.
"Pemerintah hanya dapat mengimbau agar masyarakat tidak menerapkan budaya tersebut, apalagi saat ini terjadi banjir produk dengan harga murah," tambah Gita.
Banjir produk tersebut, menurut Gita disebabkan oleh lesunya perekonomian Eropa dan Amerika Serikat, sehingga negara produsen seperti China mengalihkan pasar ke Indonesia.
"Indonesia adalah pasar baru yang seksi karena bobot konsumsi domestik kita sekitar 60 persen, padahal krisis di Eropa dan AS tampaknya masih akan berlangsung sampai 12-13 bulan ke depan," jelas Gita.
Salah satu cara pemerintah untuk melindungi konsumen dalam negeri terhadap produk yang kurang berkualitas, menurut Gita adalah melalui BPSK sebagai lembaga nonstruktural di tingkat kabupaten/kota yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar peradilan.
"Jumlah kasus yang masuk ke BPSK sejak 2003 sampai 2011 adalah 1.800, dan 1.606 kasus tersebut berhasil diselesaikan, tapi saat ini hanya ada 73 BPSK, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah kabupaten dan kota di Indonesia," tukas Gita. (D017)
"Ada budaya murah dan kenyang di masyarakat yaitu mengonsumsi produk dengan harga murah dan puas dengan kenyang saja, padahal sudah banyak produk pangan maupun nonpangan terdeteksi tidak menaati aturan kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan," kata Gita Wirjawan di Jakarta, Rabu.
Ia mengungkapkan hal tersebut dalam pembukaan Forum Komunikasi Nasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berlangsung pada 12-14 Juni di Jakarta.
"Pemerintah hanya dapat mengimbau agar masyarakat tidak menerapkan budaya tersebut, apalagi saat ini terjadi banjir produk dengan harga murah," tambah Gita.
Banjir produk tersebut, menurut Gita disebabkan oleh lesunya perekonomian Eropa dan Amerika Serikat, sehingga negara produsen seperti China mengalihkan pasar ke Indonesia.
"Indonesia adalah pasar baru yang seksi karena bobot konsumsi domestik kita sekitar 60 persen, padahal krisis di Eropa dan AS tampaknya masih akan berlangsung sampai 12-13 bulan ke depan," jelas Gita.
Salah satu cara pemerintah untuk melindungi konsumen dalam negeri terhadap produk yang kurang berkualitas, menurut Gita adalah melalui BPSK sebagai lembaga nonstruktural di tingkat kabupaten/kota yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar peradilan.
"Jumlah kasus yang masuk ke BPSK sejak 2003 sampai 2011 adalah 1.800, dan 1.606 kasus tersebut berhasil diselesaikan, tapi saat ini hanya ada 73 BPSK, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah kabupaten dan kota di Indonesia," tukas Gita. (D017)
Pewarta :
Editor : Riski Maruto
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menteri Hukum: Posbankum wujud kehadiran negara pastikan akses keadilan warga
04 February 2026 14:16 WIB
Terpopuler - Hiburan & Gaya Hidup
Lihat Juga
Pakar fertilitas: kesuburan bisa menurun karena terkena paparan asap rokok
23 February 2020 18:41 WIB, 2020
Bintang serial India "Swabhimaan" kagumi akan keindahan alam Indonesia
23 February 2020 0:56 WIB, 2020
Pakar Australia Prof. Anderson bagi ilmu bedah kraniofasial di Makassar
20 February 2020 3:16 WIB, 2020
Lokasi pemakaman Ashraf Sinclair di San Diego Hills Karawang dipesan mendadak
18 February 2020 18:22 WIB, 2020