Parigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja keuangan daerah setempat tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah.
"Predikat ini kedua kalinya diraih Parigi Moutong setelah WTP 2018 yang berkaitan dengan laporan keuangan derah," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai setelah menerima WTP lewat virtual, di Parigi, Selasa.
Pada penyerahan opini WTP, Wabup didampingi Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto beserta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Inspektorat setempat.
Menurut wabup, prestasi itu tidak terlepas dari kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Parigi Moutong dalam pengelolaan administrasi laporan keuangan.
Meski begitu, dia mengimbau para pegawai tidak terlalu besar kepala atas raihan prestasi tersebut, sebab masih ada kekurangan yang harus diperbaiki jika tetap mempertahankan predikat ini untuk selanjutnya.
"Ke depan tantangan yang akan dihadapi adalah mempertahankan predikat WTP. Olehnya guna mempertahankan predikat ini dimulai dengan membenahi segala kekurangan seperti halnya administrasi laporan keuangan daerah," ujar Badrun.
Sebagai wakil kepala daerah, dia mengaku lebih mengoptimalkan pengawasan kinerja perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan serta memperbaiki kekurangan yang sifatnya penting demi meraih dan mempertahankan opini tersebut.
"Sistem laporan keuangan menjadi kunci. Oleh karena itu bobotnya harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan," katanya.
Selain Kabupaten Parigi Moutong, BPK perwakilan Sulteng di kesempatan yang sama memberikan opini WTP kepada Kabupaten Buol dan Kabupaten Tojo Unauna.
"Predikat ini kedua kalinya diraih Parigi Moutong setelah WTP 2018 yang berkaitan dengan laporan keuangan derah," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai setelah menerima WTP lewat virtual, di Parigi, Selasa.
Pada penyerahan opini WTP, Wabup didampingi Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto beserta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Inspektorat setempat.
Menurut wabup, prestasi itu tidak terlepas dari kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Parigi Moutong dalam pengelolaan administrasi laporan keuangan.
Meski begitu, dia mengimbau para pegawai tidak terlalu besar kepala atas raihan prestasi tersebut, sebab masih ada kekurangan yang harus diperbaiki jika tetap mempertahankan predikat ini untuk selanjutnya.
"Ke depan tantangan yang akan dihadapi adalah mempertahankan predikat WTP. Olehnya guna mempertahankan predikat ini dimulai dengan membenahi segala kekurangan seperti halnya administrasi laporan keuangan daerah," ujar Badrun.
Sebagai wakil kepala daerah, dia mengaku lebih mengoptimalkan pengawasan kinerja perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan serta memperbaiki kekurangan yang sifatnya penting demi meraih dan mempertahankan opini tersebut.
"Sistem laporan keuangan menjadi kunci. Oleh karena itu bobotnya harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan," katanya.
Selain Kabupaten Parigi Moutong, BPK perwakilan Sulteng di kesempatan yang sama memberikan opini WTP kepada Kabupaten Buol dan Kabupaten Tojo Unauna.