Parigi (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto mengajak anggota DPRD setempat agar menyerap aspirasi masyarakat di pelosok-pelosok desa karena masih banyak masalah rakyat yang butuh sentuhan program pemerintah.
"Selama ini kita melaksanakan kegiatan reses terpusat di wilayah-wilayah mudah dijangkau, coba sekali-sekali masuk ke dusun-dusun supaya menyentuh apa yang diinginkan rakyat," kata Sayutin saat menggelar reses di Desa Poli, Parigi Moutong, Senin.
Baca juga: Produksi rumput laut Parigi Moutong menurun akibat cuaca buruk
Guna menjaring aspirasi masyarakat, dia mengajak seluruh legislator di DPRD Parigi Moutong sesekali menerapkan model seperti yang sudah dilakukannya untuk mendengarkan saran dan keinginan konstituen.
Dari aspirasi yang disampaikan masyarakat, menurutnya, masih banyak masalah sosial yang belum teratasi salah satunya sektor peningkatan kesejahteraan, sehingga perlu intervensi pemerintah daerah berupa penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dan kelautan.
"Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan, salah satunya pemberdayaan termasuk pengembangan infrastruktur pertanian dan kelautan, karena sebagian besar profesi masyarakat adalah petani dan nelayan," jelas politisi NasDem itu.
Baca juga: 21 tim ikuti lomba memanah ikan di Teluk Tomini Parigi Moutong
Agar program peningkatan kesejahteraan berjalan baik, kata dia, maka postur APBD kabupaten, provinsi dan APBN harus bersinergi dengan mengakomodasi kepentingan rakyat.
Selain masalah kesejahteraan, paparnya, dia juga menemukan masih banyak warga di Parigi Moutong belum memiliki akta nikah.
"Reses kali ini pokok-pokok pikiran saya salah satunya akan saya fokuskan membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan akta nikah bagi warga miskin," kata Sayutin.
"Selama ini kita melaksanakan kegiatan reses terpusat di wilayah-wilayah mudah dijangkau, coba sekali-sekali masuk ke dusun-dusun supaya menyentuh apa yang diinginkan rakyat," kata Sayutin saat menggelar reses di Desa Poli, Parigi Moutong, Senin.
Baca juga: Produksi rumput laut Parigi Moutong menurun akibat cuaca buruk
Guna menjaring aspirasi masyarakat, dia mengajak seluruh legislator di DPRD Parigi Moutong sesekali menerapkan model seperti yang sudah dilakukannya untuk mendengarkan saran dan keinginan konstituen.
Dari aspirasi yang disampaikan masyarakat, menurutnya, masih banyak masalah sosial yang belum teratasi salah satunya sektor peningkatan kesejahteraan, sehingga perlu intervensi pemerintah daerah berupa penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dan kelautan.
"Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan, salah satunya pemberdayaan termasuk pengembangan infrastruktur pertanian dan kelautan, karena sebagian besar profesi masyarakat adalah petani dan nelayan," jelas politisi NasDem itu.
Baca juga: 21 tim ikuti lomba memanah ikan di Teluk Tomini Parigi Moutong
Agar program peningkatan kesejahteraan berjalan baik, kata dia, maka postur APBD kabupaten, provinsi dan APBN harus bersinergi dengan mengakomodasi kepentingan rakyat.
Selain masalah kesejahteraan, paparnya, dia juga menemukan masih banyak warga di Parigi Moutong belum memiliki akta nikah.
"Reses kali ini pokok-pokok pikiran saya salah satunya akan saya fokuskan membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan akta nikah bagi warga miskin," kata Sayutin.