Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan bila perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19.
"Agar penanganan COVID-19 lebih efektif, terarah dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala kinerja dan sinergi antarkementerian yang lemah," demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti di Yogyakarta yang diterima di Jakarta, Senin.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.
Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.
"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bunyi siaran pers tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pandemi COVID-19 telah menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan COVID-19.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.
"Agar penanganan COVID-19 lebih efektif, terarah dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala kinerja dan sinergi antarkementerian yang lemah," demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti di Yogyakarta yang diterima di Jakarta, Senin.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.
Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.
"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bunyi siaran pers tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pandemi COVID-19 telah menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan COVID-19.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.