Muhammadiyah minta Presiden evaluasi penanganan COVID-19
Senin, 21 September 2020 17:56 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)
Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan bila perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19.
"Agar penanganan COVID-19 lebih efektif, terarah dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala kinerja dan sinergi antarkementerian yang lemah," demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti di Yogyakarta yang diterima di Jakarta, Senin.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.
Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.
"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bunyi siaran pers tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pandemi COVID-19 telah menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan COVID-19.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.
"Agar penanganan COVID-19 lebih efektif, terarah dan maksimal. Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala kinerja dan sinergi antarkementerian yang lemah," demikian siaran pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua Umum Prof Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti di Yogyakarta yang diterima di Jakarta, Senin.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden.
Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan COVID-19 secara nasional agar keadaan bisa terkendali.
"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," bunyi siaran pers tersebut.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi COVID-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Di tengah kerumitan permasalahan yang muncul, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.
"Koordinasi dan komunikasi yang lemah menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui siaran pers.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pandemi COVID-19 telah menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan COVID-19.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor : Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Presiden: Penurunan populasi kelas menengah problem hampir semua negara
31 August 2024 8:19 WIB, 2024
Rektor UIN Datokarama: Pencabutan pandemi COVID semangat tingkatkan pendidikan
23 June 2023 16:37 WIB, 2023
Bupati Bangkep: Pencabutan pandemi COVID tingkatkan kunjungan wisatawan nusantara
23 June 2023 16:14 WIB, 2023
Presiden Joko Widodo: Penanganan COVID-19 tak lagi gratis bila sudah masuk endemi
19 June 2023 7:00 WIB, 2023
Terpopuler - Kesehatan & Lingkungan Hidup
Lihat Juga
PT DSI bangun PLTS atap 65,89 MWp di kawasan IMIP, Dorong transisi energi industri
24 January 2026 17:44 WIB
Pemprov Sulteng dorong penguatan ketahanan sistem kesehatan di wilayah pesisir
23 January 2026 19:08 WIB