Palu (ANTARA) - Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan DPRD Kota Palu Mutmainah mengemukakan pemkot setempat berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak agar bisa mengenyam pendidikan, minimal hingga tingkat SLTA sederajat.
"Perlu memaksimalkan program pemenuhan hak anak, salah satunya pemenuhan hak untuk mengenyam pendidikan dan gerakan kembali bersekolah," ucap Mutmainah alam Lokakarya Gerakan Kembali ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Karampuang kerja sama UNICEF di Palu, Kamis.
Mutmainah mengatakan untuk memaksimalkan pemenuhan hak anak agar bisa mengenyam pendidikan secara maksimal, Pemkot Palu perlu menerapkan secara optimal Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
SIPBM yang merupakan gagasan dari Yayasan Karampuang kerja sama UNICEF dan melibatkan Pemkot Palu, telah ada sejak tahun 2019. "Dalam penerapannya, masih dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tawaeli dan Ulujadi. Lewat sistem tersebut, ada banyak temuan lapangan," ungkap dia.
Ia mengatakan penerapan SIPBM pada tahun 2019 berhasil mengungkap bahwa ada 270 anak di Kota Palu, khususnya di dua kecamatan tersebut, putus sekolah. "Belum lagi adanya temuan lain mengenai kasus kematian ibu saat melahirkan, lansia dan sebagainya," ujarnya.
Ia mengutarakan jika di 46 kelurahan di Kota Palu diterapkan secara optimal, SIPBM bisa membuat program pembangunan manusia berbasis pemenuhan hak berjalan baik dan tepat sasaran. "Karena SIPBM menyajikan data faktual sesuai dengan kondisi lapangan. Data dan informasi lewat SIPBM kemudian ditindaklanjuti dengan program kebijakan yang berorientasi pada basis data," kata Neng, sapaan akrab Mutmainah.
Menurut dia, anak-anak yang tidak sekolah, belum bersekolah dan putus sekolah, perlu disikapi oleh Pemkot Palu lewat program yang mengakomodasi mereka untuk bisa kembali mengenyam pendidikan guna mendongkrak angka partisipasi sekolah.
"Namun, persoalan pendidikan ini harus dikaji secara komprehensif yang tidak hanya melihat pada kebijakan pendidikan gratis, namun sistem pendidikan kita harus diperbaiki dengan melibatkan berbagai pihak," ucapnya.
Belum lagi situasi pascabencana alam 28 September 2018, problem pendidikan Kota Palu semakin meningkat, karena bukan hanya persoalan infrastruktur yang harus dibenahi, tapi juga memulihkan relasi sosial dan penguatan keluarga juga menjadi penting.
"Termasuk pemulihan kesehatan mental bagi para anak-anak kita. PKBM di Palu harus lebih dimasifkan untuk melahirkan banyak kegiatan pendidikan vokasi bagi anak-anak dan pemuda, untuk menggerakkan berbagai keahlian dan pengetahuan bagi mereka,"katanya.
"Perlu memaksimalkan program pemenuhan hak anak, salah satunya pemenuhan hak untuk mengenyam pendidikan dan gerakan kembali bersekolah," ucap Mutmainah alam Lokakarya Gerakan Kembali ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Karampuang kerja sama UNICEF di Palu, Kamis.
Mutmainah mengatakan untuk memaksimalkan pemenuhan hak anak agar bisa mengenyam pendidikan secara maksimal, Pemkot Palu perlu menerapkan secara optimal Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
SIPBM yang merupakan gagasan dari Yayasan Karampuang kerja sama UNICEF dan melibatkan Pemkot Palu, telah ada sejak tahun 2019. "Dalam penerapannya, masih dilakukan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tawaeli dan Ulujadi. Lewat sistem tersebut, ada banyak temuan lapangan," ungkap dia.
Ia mengatakan penerapan SIPBM pada tahun 2019 berhasil mengungkap bahwa ada 270 anak di Kota Palu, khususnya di dua kecamatan tersebut, putus sekolah. "Belum lagi adanya temuan lain mengenai kasus kematian ibu saat melahirkan, lansia dan sebagainya," ujarnya.
Ia mengutarakan jika di 46 kelurahan di Kota Palu diterapkan secara optimal, SIPBM bisa membuat program pembangunan manusia berbasis pemenuhan hak berjalan baik dan tepat sasaran. "Karena SIPBM menyajikan data faktual sesuai dengan kondisi lapangan. Data dan informasi lewat SIPBM kemudian ditindaklanjuti dengan program kebijakan yang berorientasi pada basis data," kata Neng, sapaan akrab Mutmainah.
Menurut dia, anak-anak yang tidak sekolah, belum bersekolah dan putus sekolah, perlu disikapi oleh Pemkot Palu lewat program yang mengakomodasi mereka untuk bisa kembali mengenyam pendidikan guna mendongkrak angka partisipasi sekolah.
"Namun, persoalan pendidikan ini harus dikaji secara komprehensif yang tidak hanya melihat pada kebijakan pendidikan gratis, namun sistem pendidikan kita harus diperbaiki dengan melibatkan berbagai pihak," ucapnya.
Belum lagi situasi pascabencana alam 28 September 2018, problem pendidikan Kota Palu semakin meningkat, karena bukan hanya persoalan infrastruktur yang harus dibenahi, tapi juga memulihkan relasi sosial dan penguatan keluarga juga menjadi penting.
"Termasuk pemulihan kesehatan mental bagi para anak-anak kita. PKBM di Palu harus lebih dimasifkan untuk melahirkan banyak kegiatan pendidikan vokasi bagi anak-anak dan pemuda, untuk menggerakkan berbagai keahlian dan pengetahuan bagi mereka,"katanya.