Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) atau mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda bisa melakukan "backdoor diplomacy" untuk meredakan situasi di Myanmar.
"Sebaiknya Indonesia melakukan "backdoor diplomacy" dengan menunjuk tokoh untuk meredakan situasi di Myanmar. Tokoh tersebut bisa Mantan Wapres Jusuf Kalla atau Mantan Menlu Hassan Wirajuda," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu mengatakan keduanya memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang perdamaian, pemerintahan dan proses demokratisasi.
Keduanya, lanjut dia, merupakan tokoh di Indonesia dan besar kemungkinan besar bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu pemerintahan kudeta dan elemen masyarakat di Myanmar.
"Disamping itu kedua tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengakuan secara internasional," ujar dia.
Saat Menlu Retno Marsudi hendak melakukan upaya terkait situasi di Myanmar, kata dia, justru elemen masyarakat di Myanmar memprotesnya hingga menggeruduk KBRI di Yangoon.
Elemen masyarakat mengkhawatirkan kehadiran Menlu sebagai pengakuan terhadap pemerintahan kudeta, ujar Hikmahanto.
Padahal apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya dari negara sahabat Myanmar.
Ia mengatakan upaya ini tentu harus tetap dilakukan namun dengan mengubah strategi yaitu melakukan "backdoor diplomacy".
"Sebaiknya Indonesia melakukan "backdoor diplomacy" dengan menunjuk tokoh untuk meredakan situasi di Myanmar. Tokoh tersebut bisa Mantan Wapres Jusuf Kalla atau Mantan Menlu Hassan Wirajuda," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu mengatakan keduanya memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang perdamaian, pemerintahan dan proses demokratisasi.
Keduanya, lanjut dia, merupakan tokoh di Indonesia dan besar kemungkinan besar bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu pemerintahan kudeta dan elemen masyarakat di Myanmar.
"Disamping itu kedua tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengakuan secara internasional," ujar dia.
Saat Menlu Retno Marsudi hendak melakukan upaya terkait situasi di Myanmar, kata dia, justru elemen masyarakat di Myanmar memprotesnya hingga menggeruduk KBRI di Yangoon.
Elemen masyarakat mengkhawatirkan kehadiran Menlu sebagai pengakuan terhadap pemerintahan kudeta, ujar Hikmahanto.
Padahal apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya dari negara sahabat Myanmar.
Ia mengatakan upaya ini tentu harus tetap dilakukan namun dengan mengubah strategi yaitu melakukan "backdoor diplomacy".