Palu (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ibrahim Hafid meminta pemprov setempat untuk memprioritaskan masalah stunting atau kasus kekerdilan yang diintervensi dengan pemenuhan gizi yang baik guna menjamin tumbuh kembang anak menjadi lebih sehat.
"Stunting salah satu faktornya karena kekurangan gizi, maka asupan gizi yang cukup harus diberikan, karena itu pemenuhan gizi kepada masyarakat untuk cegah stunting harus menjadi prioritas," kata Ibrahim Hafid dihubungi dari Palu, Selasa.
Pernyataan Ibrahim Hafid berkaitan dengan masih tingginya kasus stunting yang terjadi di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulteng prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang di Sulteng tahun 2018 tercatat sebesar 19,7 persen, angka itu menurun dari hasil Riskesdas 2013 sebesar 24 persen.
Data Pemprov Sulteng juga menyebut bahwa prevalensi balita pendek dan sangat pendek pun juga menurun, dari 41 persen menjadi 32,3 persen, tetapi prevalensi balita kurus dan sangat kurus justru yang mengalami peningkatan dari 9,4 persen menjadi 12,8 persen.
Kabupaten di Sulteng yang kasus stuntingnya cukup tinggi adalah Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.
Berdasarkan data Pemkab Sigi disebutkan angka kasus stunting di Sigi tahun 2019 dengan status pendek dan sangat pendek untuk usia 0 - 23 bulan mencapai 1.199 kasus atau 20,2 persen, sementara untuk usia 0-59 bulan mencapai 3.580 kasus atau 24,7 persen.
Sementara untuk Kabupaten Parigi Moutong kasus kekerdilan anak (stunting) sejak empat tahun terakhir menunjukkan perubahan, dari 34,4 persen di tahun 2017 turun menjadi 33,7 persen di tahun 2018.
Angka presentasi itu terus mengalami perkembangan yang baik, dimana pada tahun 2019 kasus kekerdilan dapat ditekan hingga 21,4 persen dan 2020 turun menjadi 12,5 persen.
Ibrahim Hafid menyebut bahwa pengentasan stunting harus dilakukan serentak dan bersama-sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melalui penyamaan persepsi dan program.
"Juga perlu ditetapkan lokasi fokus (lokus) kerja pencegahan stunting, jadi daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi ini perlu menjadi sasaran program pemenuhan gizi," ujarnya.
Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi NasDem ini menilai bahwa persoalan stunting tidak bisa dibiarkan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Stunting berdampak langsung terhadap sumber daya manusia dan kualitas generasi muda. Oleh karenanya, perlu membangun program tentang pemenuhan gizi yang sehat, baik dari sektor pangan yang berkualitas, agar generasi muda tumbuh dengan sehat secara fisik dan intelektual," sebutnya.
Ibrahim menambahkan selain pemenuhan gizi, Pemprov Sulteng juga perlu mengedukasi masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat terhadap hidup sehat, dan edukasi tentang pola konsumsi pangan bergizi
Baca juga: Potret kerja keras Sulteng tekan stunting
Baca juga: Pemkab Parigi Moutong gunakan lima pilar turunkan angka kekerdilan anak
Baca juga: Cegah stunting sejak masa kehamilan dengan pemeriksaan USG rutin
"Stunting salah satu faktornya karena kekurangan gizi, maka asupan gizi yang cukup harus diberikan, karena itu pemenuhan gizi kepada masyarakat untuk cegah stunting harus menjadi prioritas," kata Ibrahim Hafid dihubungi dari Palu, Selasa.
Pernyataan Ibrahim Hafid berkaitan dengan masih tingginya kasus stunting yang terjadi di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulteng prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang di Sulteng tahun 2018 tercatat sebesar 19,7 persen, angka itu menurun dari hasil Riskesdas 2013 sebesar 24 persen.
Data Pemprov Sulteng juga menyebut bahwa prevalensi balita pendek dan sangat pendek pun juga menurun, dari 41 persen menjadi 32,3 persen, tetapi prevalensi balita kurus dan sangat kurus justru yang mengalami peningkatan dari 9,4 persen menjadi 12,8 persen.
Kabupaten di Sulteng yang kasus stuntingnya cukup tinggi adalah Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.
Berdasarkan data Pemkab Sigi disebutkan angka kasus stunting di Sigi tahun 2019 dengan status pendek dan sangat pendek untuk usia 0 - 23 bulan mencapai 1.199 kasus atau 20,2 persen, sementara untuk usia 0-59 bulan mencapai 3.580 kasus atau 24,7 persen.
Sementara untuk Kabupaten Parigi Moutong kasus kekerdilan anak (stunting) sejak empat tahun terakhir menunjukkan perubahan, dari 34,4 persen di tahun 2017 turun menjadi 33,7 persen di tahun 2018.
Angka presentasi itu terus mengalami perkembangan yang baik, dimana pada tahun 2019 kasus kekerdilan dapat ditekan hingga 21,4 persen dan 2020 turun menjadi 12,5 persen.
Ibrahim Hafid menyebut bahwa pengentasan stunting harus dilakukan serentak dan bersama-sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melalui penyamaan persepsi dan program.
"Juga perlu ditetapkan lokasi fokus (lokus) kerja pencegahan stunting, jadi daerah-daerah yang angka stuntingnya tinggi ini perlu menjadi sasaran program pemenuhan gizi," ujarnya.
Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi NasDem ini menilai bahwa persoalan stunting tidak bisa dibiarkan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
"Stunting berdampak langsung terhadap sumber daya manusia dan kualitas generasi muda. Oleh karenanya, perlu membangun program tentang pemenuhan gizi yang sehat, baik dari sektor pangan yang berkualitas, agar generasi muda tumbuh dengan sehat secara fisik dan intelektual," sebutnya.
Ibrahim menambahkan selain pemenuhan gizi, Pemprov Sulteng juga perlu mengedukasi masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat terhadap hidup sehat, dan edukasi tentang pola konsumsi pangan bergizi
Baca juga: Potret kerja keras Sulteng tekan stunting
Baca juga: Pemkab Parigi Moutong gunakan lima pilar turunkan angka kekerdilan anak
Baca juga: Cegah stunting sejak masa kehamilan dengan pemeriksaan USG rutin