Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan intervensi pengentasan anak stunting yang salah satunya melalui pembangunan kualitas hidup masyarakat dari aspek kesehatan.
"Pengentasan anak stunting menjadi prioritas Pemprov Sulteng dalam penyelenggaraan pembangunan daerah," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh, dihubungi dari Palu, Selasa.
Berdasarkan data Pemprov Sulteng bahwa pada tahun 2021 angka stunting cukup tinggi yaitu 29,70 persen, berada di atas angka nasional sebesar 24,40 persen.
Pemprov Sulteng menargetkan stunting turun pada angka 17 persen lebih pada tahun 2026.
Oleh karena itu, kata Ridha, intervensi yang dilakukan yaitu dengan membangun kualitas hidup masyarakat dari aspek kesehatan, yang diikutkan dengan pemenuhan gizi yang layak serta lingkungan yang sehat.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat fungsi dan peran organisasi perangkat daerah tingkat provinsi untuk supervisi dan fasilitasi kegiatan delapan aksi kovergensi dalam penanganan stunting.
"Aksi konvergensi ini diharapkan ada keterpaduan antar-OPD dan sinergi pemerintah kabupaten dan kota dengan provinsi," katanya.
Ia menyebutkan, Pemprov Sulteng akan membuat metode aksi penurunan stunting yang beririsan dengan upaya percepatan penurunan kemiskinan daerah.
"Hal ini karena stunting erat kaitannya dengan masalah kemiskinan," ujarnya.
Sebelumnya Pemprov Sulteng telah membentuk desa percontohan aman dari stunting di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong, sebagai bentuk upaya percepatan penanganan kasus stunting di daerah tersebut.
Desa yang menjadi percontohan meliputi Desa Pakuli, Waturalele, dan Sibalaya, di Kabupaten Sigi, Desa Marantale, Siney, dan Tuladenggi Sibatang. Kabupaten Parigi Moutong.
Pemprov Sulteng selain membentuk desa percontohan aman stunting, juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting pada tahun 2022.
