Palu (ANTARA) -
Dari data diperoleh, katanya, jumlah penerima BLT BBM dan BPNT di provinsi itu yakni Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 30.385 KPM, selanjutnya Kabupaten 25.824 KPM dan Donggala 22.530 KPM.
Dinas Sosial Sulawesi Tengah mengatakan data penerima bantuan langsung tunai dampak kenaikan bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) di provinsi itu sebanyak 209.888 keluarga penerima manfaat setelah dipadankan oleh pemerintah setempat.
"Data penerima bantuan sosial sebelumnya 214.038 keluarga penerima manfaat (KPM), lalu dilakukan verifikasi dan validasi ulang menjadi 209.888 KPM," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu, Ahad.
Ia menjelaskan, data tersebut mencakup 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, yang mana pada penyaluran dua bansos sekaligus sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Dua bansos disalurkan berupa BLT BBM senilai Rp300 ribu untuk bulan September dan Oktober, kemudian BPTN bulan September senilai Rp200 ribu yang saat ini sedang tahap penyaluran kepada masyarakat.
"Penyaluran tahap pertama sedang berlangsung. Dari laporan kami terima hingga hari ini 10 kabupaten dan satu kota sudah melakukan penyaluran, sedangkan dua kabupaten lainnya dijadwalkan pada Senin 12 September 2022," tutur Hasbiah.
Ia mengemukakan, sejauh ini proses penyaluran tidak ada hambatan oleh PT Pos Indonesia sebagai pihak yang dipercayakan Pemerintah Pusat menyalurkan bansos tersebut.
Ia yakin, penerima manfaat BLT dan BPNT tepat sasaran karena basi data yang digunakan merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran penyaluran bansos tersebut tahap pertama untuk Sulteng sekitar Rp104,9 miliar," ujar Hasbiah.
Dari data diperoleh, katanya, jumlah penerima BLT BBM dan BPNT di provinsi itu yakni Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 30.385 KPM, selanjutnya Kabupaten 25.824 KPM dan Donggala 22.530 KPM.
"Paling sedikit Kabupaten Banggai yakni 3.443 KPM, sedangkan sembilan daerah lainnya berada di angka 8 hingga 19 ribu KPM, dan kami berharap bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat," demikian Hasbiah.