Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Bupati Sigi Mohamad Irwan mengemukakan pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus terus dilakukan dan digencarkan melalui kolaborasi multi pihak sesuai konsepsi pentahelix.
"Semua unsur baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, pers, maupun dunia usaha harus menyatukan persepsi dan langkah untuk bersama-sama membangun kolaborasi cegah radikalisme," kata Mohamad Irwan, di Sigi, Rabu.
Bupati Sigi mendukung penuh langkah dan upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulteng melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dan pencanangan desa damai dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya faham intoleransi dan radikalisme.
BNPT dan FKPT Provinsi Sulteng berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sigi serta Pappri Kabupaten Sigi, melaksanakan kegiatan pencegahan radikalisme bertajuk kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri) bertempat di RTH Taman Taiganja, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
Bupati Sigi menilai keterlibatan multi pihak sangat penting untuk mengoptimalkan pencegahan radikalisme dan terorisme.
"Pemerintah Kabupaten Sigi tentu mendukung semua upaya dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme," ujarnya.
Kabupaten Sigi memiliki beberapa historis kasus kekerasan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Salah satu dari kasus tersebut yaitu peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Desa Lembah Ntongoa, Kecamatan Palolo, beberapa tahun lalu.
Selain itu, di Kabupaten Sigi juga terjadi kasus penangkapan oknum yang diduga kuat berafiliasi dengan jaringan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Oleh karena itu, Pemkab Sigi memandang bahwa langkah pencegahan dengan pendekatan lunak perlu digencarkan agar generasi muda dan masyarakat secara umum tidak terkontaminasi faham dan aliran yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
"Maka pemberdayaan masyarakat pada berbagai aspek penting dilakukan. Kata kuncinya adalah kolaborasi multi yang berkesinambungan dan berkelanjutan," ungkapnya.
Hal itu karena, pencegahan radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab semua pihak.
Bupati Sigi Mohamad Irwan menandatangani prasasti sebagai simbol pencanangan Desa Kalukubula sebagai Desa Damai di Kabupaten Sigi pada kegiatan Kenduri Desa Damai Cegah Radikalisme, di RTH Taman Taiganja, Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Rabu (23/8/2023). (ANTARA/Muhammad Hajiji)
"Semua unsur baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, pers, maupun dunia usaha harus menyatukan persepsi dan langkah untuk bersama-sama membangun kolaborasi cegah radikalisme," kata Mohamad Irwan, di Sigi, Rabu.
Bupati Sigi mendukung penuh langkah dan upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulteng melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dan pencanangan desa damai dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya faham intoleransi dan radikalisme.
BNPT dan FKPT Provinsi Sulteng berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sigi serta Pappri Kabupaten Sigi, melaksanakan kegiatan pencegahan radikalisme bertajuk kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri) bertempat di RTH Taman Taiganja, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
Bupati Sigi menilai keterlibatan multi pihak sangat penting untuk mengoptimalkan pencegahan radikalisme dan terorisme.
"Pemerintah Kabupaten Sigi tentu mendukung semua upaya dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme," ujarnya.
Kabupaten Sigi memiliki beberapa historis kasus kekerasan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Salah satu dari kasus tersebut yaitu peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Desa Lembah Ntongoa, Kecamatan Palolo, beberapa tahun lalu.
Selain itu, di Kabupaten Sigi juga terjadi kasus penangkapan oknum yang diduga kuat berafiliasi dengan jaringan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Oleh karena itu, Pemkab Sigi memandang bahwa langkah pencegahan dengan pendekatan lunak perlu digencarkan agar generasi muda dan masyarakat secara umum tidak terkontaminasi faham dan aliran yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
"Maka pemberdayaan masyarakat pada berbagai aspek penting dilakukan. Kata kuncinya adalah kolaborasi multi yang berkesinambungan dan berkelanjutan," ungkapnya.
Hal itu karena, pencegahan radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab semua pihak.