Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan maupun antisipasi penularan penyakit HIV/AIDS di daerah ini.
"Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka merencanakan program-program bagi anggota kelompok kerja (Pokja) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing dan memadukan dengan upaya pencegahan HIV-AIDS," kata Staf Ahli Gubernur Sulteng Farid R. Yotolembah di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, kasus HIV mencapai 4.023 kasus sampai pada April 2024.
Penyebaran tersebut, kata dia, salah satunya karena melakukan seks berisiko, baik heteroseksual maupun laki seks laki (LSL).
Penyebaran tersebut, kata dia, salah satunya karena melakukan seks berisiko, baik heteroseksual maupun laki seks laki (LSL).
Farid mengemukakan bahwa upaya pengendalian HIV-AIDS terus dilakukan oleh KPA provinsi maupun kabupaten/kota, seperti sosialisasi dan pemeriksaan dini, namun belum berjalan optimal.
Menurut dia, dari 3.118 siswa yang telah mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS, hanya 32,29 persen atau 654 orang yang memiliki pengetahuan komprehensif dari target 95 persen.
"Pengetahuan masyarakat tentang informasi dasar HIV-AIDS masih rendah, khususnya pada anak usia 15-24 tahun," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, koordinasi bersama Pokja KPAP Sulteng dan pemangku kepentingan terkait penting untuk merencanakan program-program dalam pencegahan HIV/AIDS.
Ia menyebut kolaborasi multipihak sebagai kebutuhan penting dalam upaya penanggulangan penularan HIV/AIDS.
"Sosialisasi upaya pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan secara langsung atau sosial media. Ini penting untuk terus kita sosialisasikan," ujarnya.
"Sosialisasi upaya pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan secara langsung atau sosial media. Ini penting untuk terus kita sosialisasikan," ujarnya.
Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak terkait dan juga masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan melawan HIV-AIDS, sehingga dapat menekan adanya infeksi baru.
"Hal itu untuk menghasilkan program yang menyeluruh hingga tercapai target zero infeksi, zero stigma, dan zero diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS," katanya.