Palu (ANTARA) -
Forum Perjuangan Masyarakat Pantoloan meminta kebijakan pemindahan pelabuhan penumpang dari Pantoloan ke Pelabuhan Donggala, perlu dikaji kembali untuk semua aspek.
“Kami punya keluarga-keluarga buruh di Pantoloan. Urus dulu nasib mereka, baru bicara pemindahan kapal. Jangan sampai kebijakan ini memicu kegaduhan sosial hanya karena pemerintah tidak menyiapkan solusi,” kata ketua Forum PMP Zulkarnain di Palu, Rabu.
Penegasan itu disampaikan usai pertemuan di Kantor KSOP II Teluk Palu Bersama Dinas Perhubungan Sulteng, PT Pelindo, PT Pelni, KP3 Pelabuhan Pantoloan, serta tokoh masyarakat dan buruh bagasi.
Kata dia, masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi hanya meminta agar pemerintah tidak menutup mata terhadap dampak sosial yang besar. Lanjut dia, selama uji coba bertahun-tahun, jumlah penumpang dari Donggala sangat rendah. Ia mempertanyakan dasar teknis dan rasionalitas pemindahan pelayanan kapal Pelni tersebut.
Selain itu, perwakilan warga menawarkan opsi teknis berupa dua kali sandar, yakni kapal tetap singgah di Pantoloan lalu melanjutkan sandar ke Donggala. Menurutnya, solusi ini dapat menjaga aktivitas ekonomi Pantoloan, sambil tetap memberi kesempatan bagi pelabuhan Donggala.
Mereka juga meminta dokumen studi kelayakan Pelabuhan Donggala serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pantoloan terbaru dari Dinas Perhubungan Sulteng dan PT Pelindo. Transparansi dokumen itu dinilai penting untuk memastikan kebijakan tidak berjalan tanpa landasan akademis yang kuat.
Zulkarnain turut menyoroti kondisi akses ke Pelabuhan Donggala yang melewati jalur hauling tambang dan rawan banjir. Menurutnya, aspek keselamatan dan kelayakan akses harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemindahan diputuskan.
Menanggapi berbagai masukan, Kepala KSOP II Teluk Palu Capt. Handry Sulfian menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, baik secara persuasif maupun melalui surat resmi.
