Palu (ANTARA) - Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan penetapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara, membuka peluang bagi Sulteng menjalin kerja sama lebih besar untuk semua sektor usaha.
“Letak Kaltim di tengah NKRI, dan jaraknya sangat dekat dari Sulteng, baik menggunakan transportasi udara maupun laut,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Longki menjelaskan bahwa membangun ibu kota di Kaltim membutuhkan bahan baku dan bahan pangan yang cukup besar dan itu dapat disediakan dari Sulteng.
Sebelum adanya penetapan ibu kota, Sulteng merupakan provinsi pemasok batu dan pasir untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim serta komoditas pangan seperti sayur dan buah-buahan.
“Dengan kebutuhan yang cukup besar pasca penetapan ibu kota, akan menguntungkan dunia usaha di Sulteng,” ujarnya.
Longki menjelaskan peluang bagi Sulteng yakni terbukanya lapangan kerja baru untuk tenaga-tenaga kurang terampil dan tenaga terampil dalam pembangunan infrastruktur ibu kota.
Ke depannya kata Longki, Pemprov Sulteng akan mengambil kebijakan mendorong dunia usaha khususnya swasta agar dapat meningkatkan produk untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di ibu kota baru.
Presiden Joko Widodo mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibukota pemerintahan baru menggantikan DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jokowi menyebutkan sejumlah alasan di balik pemilihan Kaltim sebagai ibu kota baru, diantaranya risiko bencana minimal, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tsunami dan tanah longsor serta lokasinya strategis karena berada di tengah Indonesia.
“Letak Kaltim di tengah NKRI, dan jaraknya sangat dekat dari Sulteng, baik menggunakan transportasi udara maupun laut,” katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Longki menjelaskan bahwa membangun ibu kota di Kaltim membutuhkan bahan baku dan bahan pangan yang cukup besar dan itu dapat disediakan dari Sulteng.
Sebelum adanya penetapan ibu kota, Sulteng merupakan provinsi pemasok batu dan pasir untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim serta komoditas pangan seperti sayur dan buah-buahan.
“Dengan kebutuhan yang cukup besar pasca penetapan ibu kota, akan menguntungkan dunia usaha di Sulteng,” ujarnya.
Longki menjelaskan peluang bagi Sulteng yakni terbukanya lapangan kerja baru untuk tenaga-tenaga kurang terampil dan tenaga terampil dalam pembangunan infrastruktur ibu kota.
Ke depannya kata Longki, Pemprov Sulteng akan mengambil kebijakan mendorong dunia usaha khususnya swasta agar dapat meningkatkan produk untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di ibu kota baru.
Presiden Joko Widodo mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibukota pemerintahan baru menggantikan DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jokowi menyebutkan sejumlah alasan di balik pemilihan Kaltim sebagai ibu kota baru, diantaranya risiko bencana minimal, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tsunami dan tanah longsor serta lokasinya strategis karena berada di tengah Indonesia.