Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu memastikan tidak ada tenaga honorer K2 yang akan dirumahkan atau diberhentikan, baik akibat kelebihan kuota maupun kekurangan anggaran untuk menggaji mereka.
Peryataan itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu, Imran Lataha dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan 2.853 honorer K2 Palu yang difasilitasi Komisi A DPRD Palu di ruang sidang utama, Kantor DPRD Kota Palu, Kamis menyusul kekhawatirkan para honorer atas isu perumahan mereka yang akan dilalukan Pemkot Palu akhir tahun 2019.
"Tidak ada. belum ada surat resmi atau surat edaran dari Pemkot Palu. Kecuali honorer yang menyalahi aturan yang tertuang dalam kontrak kerja, misal yang jarang masuk kantor,"ucapnya.
Sementara bagi honorer K2 yang produktif, tidak melanggar aturan kerja, apalagi yang sudah megabdi hngga belasan bahkan puluhan tahun, ia menegaskan tidak akan merumahkan mereka.
"Kecuali honorer di RSU (rumah sakit umum) Anutapura Palu yang dirumahkan sementara karena bangunan dan ruang tempat mereka bekerja hancur saat bencana gempa 28 September 2018 lalu. Yang merumahkan mereka pihah rumah sakit,"terangnya.
Baca juga: Legislator: upayakan gaji honorer K2 di Kota Palu naik
Baca juga: Guru honorer: Gaji kami Rp250 ribu bahkan tak digaji
Itupun, lanjutnya, ratusan honorer di RSU Anutapuran Palu tersebut akan dipekerjakan lagi secara bertahap jika pembangunan kembali ruang-ruang di RSU milik Pemkot Palu itu sudah rampung.
2.853 tenaga honorer K2 Kota Palu yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Palu mempertanyakan kebenaran isu itu di hadapan para anggota Komisi A DPRD Palu.
"Kami mendengar akhir tahun 2019 nanti akan ada honorer yang dirumahkan. Ini kami mau tanyakan kejelasan dan kebenaran informasi tersebut sementara katanya akan dibuka penerimaan honorer baru,"tanya Ketua Forum Honorer K2 Palu, Ikhsan N Ruman.
Peryataan itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu, Imran Lataha dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan 2.853 honorer K2 Palu yang difasilitasi Komisi A DPRD Palu di ruang sidang utama, Kantor DPRD Kota Palu, Kamis menyusul kekhawatirkan para honorer atas isu perumahan mereka yang akan dilalukan Pemkot Palu akhir tahun 2019.
"Tidak ada. belum ada surat resmi atau surat edaran dari Pemkot Palu. Kecuali honorer yang menyalahi aturan yang tertuang dalam kontrak kerja, misal yang jarang masuk kantor,"ucapnya.
Sementara bagi honorer K2 yang produktif, tidak melanggar aturan kerja, apalagi yang sudah megabdi hngga belasan bahkan puluhan tahun, ia menegaskan tidak akan merumahkan mereka.
"Kecuali honorer di RSU (rumah sakit umum) Anutapura Palu yang dirumahkan sementara karena bangunan dan ruang tempat mereka bekerja hancur saat bencana gempa 28 September 2018 lalu. Yang merumahkan mereka pihah rumah sakit,"terangnya.
Baca juga: Legislator: upayakan gaji honorer K2 di Kota Palu naik
Baca juga: Guru honorer: Gaji kami Rp250 ribu bahkan tak digaji
Itupun, lanjutnya, ratusan honorer di RSU Anutapuran Palu tersebut akan dipekerjakan lagi secara bertahap jika pembangunan kembali ruang-ruang di RSU milik Pemkot Palu itu sudah rampung.
2.853 tenaga honorer K2 Kota Palu yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Palu mempertanyakan kebenaran isu itu di hadapan para anggota Komisi A DPRD Palu.
"Kami mendengar akhir tahun 2019 nanti akan ada honorer yang dirumahkan. Ini kami mau tanyakan kejelasan dan kebenaran informasi tersebut sementara katanya akan dibuka penerimaan honorer baru,"tanya Ketua Forum Honorer K2 Palu, Ikhsan N Ruman.