Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Oktober 2019 mencapai angka Rp1,17 triliun.
"KUR itu digunakan 36.120 debitur atau setara 9,93 persen dari penyerapan nasional," kata Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Ikhwan, saat rapat koordinasi evaluasi penyaluran KUR di Kota Palu, Selasa.
Ikhwan menjelaskan program KUR salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan perbaikan kesejahteraan daerah.
Pemerintah mulai tahun 2020 menurunkan bunga KUR. Selain itu, plafon KUR juga ditingkatkan sampai Rp190 triliun dari sebelumnya Rp140 triliun. KUR mikro juga ditingkatkan menjadi Rp50 juta dari awalnya Rp25 juta.
"Diharapkan akan semakin banyak pelaku UMKM potensial yang mendapat manfaat," harap Ikhwan.
Baca juga: Parigi Moutong tertinggi penyaluran KUR di Sulteng
Baca juga: Program pembiayaan ultra mikro di Sulteng jangkau 2.731 debitur
Ia mengingatkan agar penyaluran dana KUR dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur.
"Berapapun dana harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan karena KUR sifatnya stimulan bukan hibah" jelas Ikhwan.
Peserta Rakor evaluasi KUR meliputi unsur perangkat daerah, perbankan penyalur KUR dan pelaku usaha sebanyak 75 orang.
"KUR itu digunakan 36.120 debitur atau setara 9,93 persen dari penyerapan nasional," kata Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Ikhwan, saat rapat koordinasi evaluasi penyaluran KUR di Kota Palu, Selasa.
Ikhwan menjelaskan program KUR salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan perbaikan kesejahteraan daerah.
Pemerintah mulai tahun 2020 menurunkan bunga KUR. Selain itu, plafon KUR juga ditingkatkan sampai Rp190 triliun dari sebelumnya Rp140 triliun. KUR mikro juga ditingkatkan menjadi Rp50 juta dari awalnya Rp25 juta.
"Diharapkan akan semakin banyak pelaku UMKM potensial yang mendapat manfaat," harap Ikhwan.
Baca juga: Parigi Moutong tertinggi penyaluran KUR di Sulteng
Baca juga: Program pembiayaan ultra mikro di Sulteng jangkau 2.731 debitur
Ia mengingatkan agar penyaluran dana KUR dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur.
"Berapapun dana harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan karena KUR sifatnya stimulan bukan hibah" jelas Ikhwan.
Peserta Rakor evaluasi KUR meliputi unsur perangkat daerah, perbankan penyalur KUR dan pelaku usaha sebanyak 75 orang.