Pemprov Sulteng: RAPPBD Pendidikan Lebih 20 Persen

Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengklaim rencana alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan sudah melampaui 20 persen dari total rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

"Belanja untuk fungsi pendidikan sebanyak Rp544,8 miliar atau 20,21 persen," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Amjad Lawasa menjawab pandangan umum fraksi-fraksi atas pengantar nota RAPBD provinsi 2015 dalam rapat paripurna DPRD di Kota Palu, Selasa.

Dia mengatakan biaya tersebut tidak semuanya melekat di Dinas Pendidikan, tetapi menyebar di beberapa instansi lainnya sehingga jika ditotal jumlahnya mencapai Rp544,8 miliar dari total RAPBD 2015 sebesar Rp2,6 triliun.

Menurut Amjad jika hanya melihat rencana belanja yang melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp122 miliar atau kurang dari 10 persen. Kata dia, pembiayaan fungsi pendidikan tidak hanya melekat dalam satu dinas tersebut.

Sejumlah fraksi sebelumnya menyoroti rendahnya rencana belanja pada sektor pendidikan seperti Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat.

Fraksi Nasdem memandang pengalokasian anggaran pendidikan sangat rendah hanya Rp122 miliar atau enam persen dari total rencana belanja.

Setelah dikurangi gaji pegawai biaya pendidikan semakin tertekan sehingga belum memenuhi amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan daerah mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBD.

Fraksi Demokrat memandang rencana penjabaran APBD 2015 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rencana belanja masih cenderung berorientasi konsumtif dibanding investasi.

Ketua Fraksi Demokrat Ajub Williem Darawia mengatakan postur RAPBD tersebut dikhawatirkan tidak memberi daya dorong pada visi dan misi pemerintah daerah Sulawesi Tengah khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memproyeksikan RAPBD 2015 sebesar Rp2,688 triliun. Dari jumlah tersebut belanja tidak langsung mencapai 55,8 persen atau Rp1,5 triliun. Sementara belanja langsung (belanja publik) hanya Rp1,1 triliun atau sebesar 44,2 persen. (skd)