Keamanan dan integrasi, kunci utama transportasi umum masa pandemi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Harya S. Dillon, Ph.D., mengatakan bahwa terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan pelaku pelayanan transportasi umum di kala dan setelah pandemi COVID-19, yaitu soal keamanan (kesehatan) dan integrasi antarmoda.

"Kita masih bertarung dengan pandemi, dan belum ada di garis finish. Setelah selesai, kita perlu kembalikan image transportasi publik sebagai moda yang aman, jangan sampai ada stigma jelek bahwa transportasi umum menjadi (tempat) penularan penyakit," kata Harya dalam jumpa pers virtual, Kamis.

Lebih lanjut, Harya memaparkan hasil penelitian yang menyebut, bahwa masyarakat, terutama di Jabodetabek, masih menjadi favorit untuk mobilitas sehari-hari, baik sebelum, ketika, dan setelah pandemi bisa dikendalikan, atau bahkan berakhir.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain waktu tempuh yang lama jika menggunakan kendaraan pribadi, tidak praktis, dan jauhnya akses ke kendaraan umum.

Sehingga, menurut Harya, penting bagi pelaku pelayanan transportasi umum untuk terus memperhatikan protokol kesehatan demi memberikan rasa aman dan menunjang kenyamanan penggunanya.

"Perhatian untuk keamanan dan kesehatan adalah langkah yang baik dan perlu terus dikomunikasikan (pelaku) transportasi massal, terutama setelah vaksin," kata Harya.

"Karena mau tidak mau, kita perlu mengembalikan kapasitas (jumlah penumpang transportasi umum) ke 100 persen lagi seperti sebelum pandemi. Sehingga, rasa aman itu harus kita pulihkan," ujarnya melanjutkan.

Selain faktor keamanan dan kesehatan, hal selanjutnya adalah integrasi antarmoda di fasilitas transportasi publik.

Harya memaparkan, di Jabodetabek, sebanyak 45 persen pengguna transportasi publik telah memfungsikan ojek online sebagai solusi first mile-last mile, atau untuk menyambung perjalanan dari tempat asal menuju tempat transit transportasi massal.

"Kunci keberhasilan integrasi antarmoda transportasi ada tiga, yaitu responsif, terencana dan terlembagakan, serta tidak ada hambatan regulasi dan birokrasi," kata Harya.

Responsif, adalah ketika layanannya berorientasi konsumen, sehingga diharapkan bisa meminimalisir waktu tunggu, seamless dan memiliki sistem pembayaran tunggal (single payment tool).

Terencana dan terlembagakan, adalah dimana aplikasi bisa berperan sebagai integrator dan sebaliknya. Hal ini, menurut Harya, bisa berdampak baik bagi pengguna karena praktis dan nyaman.

Kunci ketiga, yaitu tidak adanya hambatan regulasi dan birokrasi, lebih ke efisiensi yang akan lebih mudah terwujud.

"Pandemi usai pun masyarakat berharap bisa menggunakan transportasi publik lagi. Bukan hanya cepat dan nyaman, tapi juga aman dalam sisi kesehatan. Ini adalah tantangan kita setelah pandemi usai," kata Harya.

"Kita akan kembali beraktivitas dengan normal baru yang lebih waspada. Kita harus terapkan prokes, terutama di fasilitas transportasi publik, dan optimalisasi transportasi publik karena pola masyarakat akan terjadi perubahan ke depannya," pungkasnya.