Pemkot : Pembangunan infrastruktur di Palu harus berbasis tahan gempa

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, akan memperhatikan pembangunan infrastruktur di kota itu berbasis tahan gempa mengingat Palu sebagai salah satu daerah rawan bencana.

"Bangunan tahan gempa harus diterapkan di Palu dan sekitarnya, karena daerah ini rawan bencana. Oleh karena itu, desain dan perencanaan sebuah infrastruktur harus mengacu pada standar dan kualifikasi bangunan yang sarankan pemerintah," ujar Kepala Dinas PU Kota Palu Iskandar Arsyad di Palu, Rabu.

Baca juga: Warga Palu Timur dan Mantikulore minta peningkatan dan perbaikan infrastruktur

Ia menjelaskan, pada 2022 ada sejumlah pembangunan infrastruktur dilakukan Pemkot Palu, salah satu di antaranya yakni gedung perkantoran, maka yang harus diperhatikan sebelum melakukan membangun bagian utama sebuah bangunan perlu penguatan pada bangunan bagian bawah atau fondasi, sebab hal ini sangat mendasar.

Menurutnya, jika fondasi sebuah bangunan tidak tahan terhadap beban maupun guncangan, maka bisa dipastikan konstruksi suatu bangunan dianggap gagal, bahkan sangat membahayakan keselamatan orang yang berada di dalamnya.

"Kami telah membahas hal-hal teknis pembangunan bersama tim ahli bangunan gedung Universitas Tadulako Palu. Mereka menyebut fondasi dan komponen lainnya yang tidak terpisahkan, adalah hal yang sangat mendasar dalam mendirikan sebuah bangunan," ujar Iskandar.

Ia mencontohkan salah satu rumah susun yang berada di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, saat diguncang gempa 7,4 SR pada 28 September 2018 lalu mengalami rusak parah hingga konstruksinya miring.

Baca juga: Pemkot Palu mulai rehabilitasi sejumlah infrastruktur jalan arteri sekunder

Dinas PU setempat ditugaskan membangun sejumlah infrastruktur dalam rangka mendukung 53 program prioritas pemkot pada tahun anggaran baru dan pihaknya telah menyelesaikan desain pasar ikan Lekatu yang berada di wilayah Kelurahan Tipo, Kecmatan Ulujadi, pada subkegiatan pertama infrastruktur.

Kemudian, subkegiatan kedua, Dinas PU diberi tanggung jawab melaksanakan pembangunan gedung kesenian dengan pengusulan kegiatan tahun anggaran 2022 dan perencanaan seharusnya dimulai tahun ini, namun kegiatan tersebut belum bisa terlaksana karena belum ada kejelasan lahan.

"Begitupun, kantor Dinas Pemadam Kebakaran, kami belum bisa membangun karena tidak ada lahan memadai di tengah kota. Tetapi, atas usulan Bapak Wali Kota, lahan pembangunan kantor pemadam disediakan di wilayah Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara. Jika instansi tersebut sepakat, maka Dinas PU siap membangun infrastrukturnya," demikian Iskandar.