Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan hampir tiga hari ini mendengarkan keresahan warga terkait rencana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menaikkan tarif sewa meter air yang jadi beban pelanggan.
"Hingga hari terakhir ini kita melaksanakan reses, warga selalu mempertanyakan rencana kenaikan tarif sewa mater PDAM, rata-rata menyampaikan keberatan atas rencana itu," ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin H Deddy Sopihan saat reses dengan warga Kelurahan Kuin Cerucuk di kantor Banjarmasin Barat, Sabtu.
Menurut dia, warga menjadi resah akibat kebijakan yang disampaikan tiba-tiba oleh pihak PDAM Bandarmasih pada 1 Juli 2021 tentang rencana kenaikan tarif sewa meter air yang dibebankan kepada warga, sebab kenaikannya 50 persen hingga 100 persen.
"Kami pun menyatakan tidak setuju soal kenaikan kepada masyarakat karena tidak tepat waktunya dengan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini," ujar politisi PKB tersebut.
Sebagai partai pendukung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin terpilih, Deddy menyatakan pihaknya tidak terlibat sama sekali dengan kebijakan PDAM tersebut.
"Dalam hal mengambil kebijakan ini, kami DPRD tidak dilibatkan pada rapat dengar pendapat, karenanya kami minta kebijakan itu ditinjau ulang," ucapnya.
Sebagai partai pendukung yang mengantarkan H Ibnu Sina dan H Arifin Noor menjadi pemimpin kota ini periode 2021--2024, Deddy menyatakan, fraksi PKB pastinya akan menggelar rapat untuk membicarakan hal tersebut.
Sama halnya Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Partai Demokrat sebagai pendukung Ibnu-Arifin, Gusti Yuli Rahman menyatakan, pihaknya belum ada komunikasi dengan Wali Kota maupun Wakil Wali Kota terkait kenaikan tarif sewa mater air PDAM ini.
"Kami juga heran, kenapa sesudah dilantik wali kota dan wakil wali kota tidak begitu lama ada kenaikan tarif dari PDAM ini," tuturnya.
Gusti Yuli bahkan tidak percaya kalau kalau kebijakan ini tidak diketahui kepala daerah.
"Pasti tahu, beliau kan kepala daerah," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hj Hariya Sisar dari fraksi Golkar menyayangkan munculnya kebijakan ini di tengah ekonomi warga banyak yang kesulitan akibat pandemi COVID-19 yang panjang ini.
Menurut dia, secara pribadi sebagai wakil rakyat dan juga partainya sangat menentang kebijakan menaikkan tarif sewa mater PDAM tersebut kepada pelanggan.
"Kami pastinya akan panggil PDAM menjelaskan kebijakan ini," ujarnya.
Sebelumnya pada 1 Juli 2021, Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir H Yudha Ahmadi menyampaikan kebijakan PDAM terhitung 1 Agustus 2021 berencana menaikan tarif pemeliharaan meter yang dibebankan kepada pelanggan.
Menurut dia, ada tiga golongan mengalami kenaikan hingga 100 persen, diantaranya niaga besar 2, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kepemerintahan yaitu harga golongan niaga besar 2 yang lama kena tarif Rp45 ribu menjadi Rp90 ribu, kemudian lembaga pendidikan yang lama Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu.
“Selanjutnya golongan lainnya seperti rumah tangga A2-1, dan A2-2 rata rata naik 50 persen ke atas,” tuturnya.
"Untuk pelanggan A1-1 dan A1-2 yang masuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tidak naik," tegasnya.
Dia menegaskan lagi, bahwa kenaikan ini hanya tarif sewa meter kepada pelanggan yang dipasang, selebihnya mengenai tarif harga air tidak mengalami kenaikan artinya penetapan beban tetap dan penyesuaian pemeliharaan meter air pada tagihan rekening air minum pelanggan PDAM.
