FKPPED Tolak Keputusan DPRD Polman

Sabtu, 24 Oktober 2015 08:46 WIB

Ilustrasi (antaranews)

Terus terang kami sangat kecewa dengan keputusan DPRD Polman yang melalui sidang paripurna akan melanjutkan pembangunan pipa PDAM Polman di Desa Kalimbua Kecamatan Tapango Kabupaten Polman

Mamuju, (antarasulteng.com) - Forum Komunikasi Pemuda Penggerak Ekonomi Desa (FKPPED) menolak keputusan DPRD Polewali Mandar yang akan melanjutkan pembangunan pipa air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Polman.

"Terus terang kami sangat kecewa dengan keputusan DPRD Polman yang melalui sidang paripurna akan melanjutkan pembangunan pipa PDAM Polman di Desa Kalimbua Kecamatan Tapango Kabupaten Polman," kata Ketua FKPPED Abdullah S. di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan bahwa aksi petani di Kecamatan Tapango menolak pembangunan pipa air PDAM di Desa Kalimbua mestinya mendapatkan perhatian wakil rakyat.

Proyek tersebut, menurut dia, mengancam kelangsungan hidup petani. Pasalnya, pembangunan PDAM di Desa Kalimbua akan menguras debit air Sungai Riso yang hulunya di Desa Kalimbua.

"Kalau sungai kering karena pembangunan pipa yang akan mengurasnya, petani khawatir sumber air untuk lahan pertaniannya tidak ada lagi, sawah akan kering, dan petani yang memiliki lahan padi ratusan hektare akan mengganggur karena tanamannya yang dikembangkan tidak lagi berproduksi," katanya.

Abdullah yang juga mantan Ketua Umum Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) juga menyatakan kekecewaannya terhadap ulah aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap petani karena melakukan protes terhadap pembangunan pipa PDAM Polman.

"Seharusnya kepolisian paham kenapa petani melakukan aksi anarkis membakar pipa dan merusak sejumlah fasilitas proyek itu karena nasib petani terancam kesejahteraannya," katanya.

Menurut dia, hidup petani yang mengandalkan lahan pertanian sudah terancam punah, haknya mengembangkan pertanian seakan dicuri dan dirampas oleh kepentingan luar, tentu ini sebuah keprihatinan.

"Ironisnya karena wakil rakyat sendiri tidak membela petani, tetapi justru melanjutkan pembangunan PDAM. Oleh karena itu, kami berkomitmen mengawal perjuangan ini sampai tuntas, dan tetap akan berjuang agar petani dapat mengembangkan lahan pertaniannya tanpa kekurangan air," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menggalang dukungan kelompok tani, pemuda dan mahasiswa, NGO Tani, lembaga hukum, tokoh adat, serta wakil rakyat yang masih peduli dengan petani, memperjuangkan hak hidupnya.

"Siapa pun yang diam itu sama saja membiarkan pembunuhan Massal terjadi karena petani akan kehilangan lapangan kerja," katanya.