DPRD Palu desak Pemkot tindaklanjuti pengadaan tanah huntap Petobo

id fraksi nasdem,nasdem,muslimun,qimunk,huntap petobo

DPRD Palu  desak Pemkot tindaklanjuti pengadaan tanah huntap Petobo

Sekretaris Komisi III DPRD Palu, Muslimun (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muslimun mendesak Pemkot Palu agar segera menindaklanjuti pengadaan tanah untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas gempa dan likuefaksi, di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, sebagai bentuk percepatan pemulihan kondisi warga.

"Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura telah mengeluarkan kebijakan tentang penetapan lokasi pembangunan hunian tetap Kelurahan Petobo, maka kebijakan itu harus ditindaklanjuti oleh Wali Kota Palu dan jajarannya untuk segera melakukan konsolidasi tanah, demi mempercepat proses pembangunan huntap penyintas gempa dan likuefaksi Petobo," ucap Muslimun, di Palu, Rabu.

Muslimun yang merupakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Palu mengemukakan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi penyintas gempa dan likuefaksi Petobo.

Komitmen itu, kata Muslimun, diikutkan dengan dialokasikannya anggaran senilai Rp10 miliar dari APBD Provinsi Sulteng untuk pengadaan tanah bagi pembangunan huntap di Petobo.

"Maka, Pemkot Palu tidak boleh berdiam diri. Harus ada pro-aktif terhadap kebijakan tersebut karena pengadaan tanah adalah ranah Pemkot Palu," ujarnya.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 369/372/Dis-BMPR-G.ST/2021 tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulteng.

Dalam keputusan itu, dinyatakan untuk wilayah Kecamatan Palu Selatan pengadaan tanah pembangunan huntap seluas 76,25 hektare di Kelurahan Petobo.

"Kebijakan ini harus segera dikonsolidasikan oleh Pemkot Palu, termasuk memetakkan pembangunan hunian, fasilitas umum penunjang hunian serta ruang terbuka hijau," ujar Muslimun.

Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh mengemukakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap penyintas gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo, yang saat ini masih menempati hunian sementara (huntara).

"Iya, Gubernur Sulteng menginginkan agar pembebasan lahan untuk pembangunan huntap Petobo dipercepat, agar masyarakat segera tempati hunian tetap permanen," ujar Ridha Saleh.

Ia mengatakan Gubernur Sulteng berkomitmen untuk mempercepat pemulihan atas dampak gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, Sigi, dan sebagian Parigi Moutong.

"Komitmen itu sudah termasuk mempercepat pemulihan penyintas gempa dan likuefaksi Petobo. Kami telah membahas tentang percepatan pengadaan atau pembebasan tanah untuk pembangunan huntap Petobo bersama pihak-pihak terkait di antaranya yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ujarnya.

Rapat tersebut, kata dia, menghasilkan beberapa poin penting yaitu dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan huntap permanen di Petobo, skema yang akan dilakukan melalui konsolidasi tanah.
Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh (ANTARA/HO-Dok M Ridha Saleh)