Ketua Fraksi Demokrat minta BKPSDM klarifikasi soal honorer tak diusulkan ke KemenPAN-RB

id DPRD,Palu,honorer

Ketua Fraksi Demokrat minta BKPSDM klarifikasi soal honorer tak diusulkan ke KemenPAN-RB

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri. ANTARA/HO-Humas DPRD Palu

Palu (ANTARA) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palu memberikan klarifikasi terbuka terkait temuan 1.171 tenaga honorer yang tidak masuk dalam usulan resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Polemik tersebut mencuat setelah Komisi A DPRD Kota Palu melakukan kunjungan kerja ke KemenPAN-RB dan mendapatkan penjelasan bahwa ribuan honorer itu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM," kata Abdurahim melalui keterangan pers, Sabtu.

Menurut Abdurahim, kondisi tersebut sangat merugikan dan menyangkut keberlangsungan masa depan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi pada pelayanan publik di Kota Palu.

“BKPSDM harus segera menyampaikan penjelasan resmi kepada publik. Jika tidak, kami bersama pimpinan DPRD siap berangkat ke KemenPAN-RB dan Kemendagri untuk melaporkan persoalan ini, termasuk dugaan adanya honorer siluman,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Ucu Susanto, mengatakan pihaknya terkejut dengan keterangan pejabat KemenPAN-RB mengenai tidak adanya pengusulan 1.171 honorer tersebut.

Dia menilai hal ini dapat berdampak besar terhadap penataan tenaga non-ASN dan berpotensi menghilangkan hak ratusan tenaga honorer yang menunggu kepastian status.

“Kami menilai kondisi ini sangat merugikan para honorer. Jika mereka tidak masuk dalam usulan, otomatis mereka tidak dapat diproses dalam penataan tenaga non-ASN,” kata Ucu.

Ucu juga menyoroti ketidakhadiran BKPSDM dalam pertemuan penting di KemenPAN-RB. Kata Ucu, BKPSDM sebelumnya hadir dalam rapat dengar pendapat di Palu, namun justru tidak hadir saat pembahasan krusial di tingkat kementerian, sehingga rombongan DPRD hanya didampingi Inspektorat.

Dia menegaskan, DPRD Kota Palu akan memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan rinci mengenai penyebab tidak diusulkannya ribuan honorer tersebut.

“Tidak boleh ada satu pun honorer yang dirugikan akibat kelalaian administrasi. DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini hingga tuntas,” tutup Ucu.

Pewarta :
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.