BKKBN Sulteng dan Pemkab Banggai sepakat cegah peningkatan stunting

id bkkbn,pemkab banggai,stunting,kekerdilan,bupati banggai,bkkbn sulteng,maria ernawati

BKKBN Sulteng dan Pemkab Banggai  sepakat cegah peningkatan stunting

Kepala BKKBN Perwakilan Sulteng Maria Ernawati (ke tiga dari kiri) dengan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka (ke empat dari kanan) bersama jajaran pejabat di lingkup Pemkab Banggai berfoto bersama. ANTARA/HO-BKKBN Provinsi Sulteng

Palu (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai menjalin kerja sama untuk mencegah peningkatan kasus "stunting" (kerdil) di daerah tersebut.

"BKKBN ditunjuk sebagai koordinator dalam penanggulangan dan pencegahan untuk penurunan kasus "stunting", karenanya kami membangun sinergi dan menyamakan persepsi untuk pengentasan 'stunting'," ucap Kepala BKKBN Perwakilan Sulawesi Tengah Maria Ernawati, di Palu, Jumat.

Pemerintah menyebut "stunting" merupakan kondisi gagal tumbuh, dimana tinggi badan anak tidak berbanding lurus dengan usianya.

Kasus kekerdilan diakui oleh pemerintah setempat sebagai satu tantangan yang harus dihadapi secara serius dan butuh komitmen semua pihak untuk menurunkan kasusnya.

Pihak BKKBN Sulteng yang dipimpin oleh Maria Ernawati telah bertemu dengan Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka membahas soal pencegahan "stunting" ini di Kabupaten Banggai, pada awal pekan ini (1/11).

Kepada Bupati Amirudin Tamoreka, Maria Ernawati mengemukakan bahwa Kabupaten Banggai menjadi salah satu kabupaten di Sulteng yang kasus "stunting" terbilang tinggi.

Di mana, berdasarkan data dari Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) tahun 2021, kasus "stunting" di Kabupaten Banggai prevalensinya mencapai 18,1 persen.

"Angka ini masih jauh dari harapan pemerintah, di mana pemerintah menargetkan kasus 'stunting' harus turun menjadi 14 persen di tahun 2024," kata Maria.

Maria menerangkan BKKBN melakukan beberapa upaya dalam mencegah "stunting", salah satunya membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap kabupaten, termasuk di Kabupaten Banggai.

Tim pendamping keluarga yang menjadi ujung tombak pencegahan "stunting" terdiri dari bidan, kader PKK dan kader keluarga berencana. Di Sulteng menargetkan terbentuk 2.484 tim pendamping keluarga.

"Ini bisa kita sinergikan dengan program prakonsepsi yang ada di Kabupaten Banggai," ujar Maria.

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengakui bahwa salah satu wilayah kecamatan yang tertinggi kasus "stunting" berada di Kabupaten Banggai, yakni Kecamatan Pagimana.

"Satu rumah ada 4 - 5 keluarga. Saya berencana mau membangun rumah susun agar mereka memiliki hunian yang layak," katanya.

Untuk minimalkan "stunting" di Banggai, Bupati Amirudin juga akan menggencarkan sosialisasi dan membangun gerakan asi eksklusif kepada setiap rumah tangga.
Kepala BKKBN Perwakilan Sulteng Maria Ernawati. ANTARA/Muhammad Hajiji