Penanggulangan dan pemulihan bencana Sulteng butuh peran semua pihak

Kota Palu (ANTARA) - Penanggulangan dan pemulihan bencana di Sulawesi Tengah tidak hanya tugas pemerintah daerah melainkan juga membutuhkan peran semua pihak termasuk masyarakat dan media dalam melakukan sosialisasi mitigasi bencana.

Hal itu dibahas dalam diskusi yang digelar secara daring oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Tengah, Senin.

Ada beberapa narasumber yang hadir dalam diskusi refleksi tahun 2021 ini, yakni Bupati Sigi yang diwakili Sekretaris BPBD Sigi, Kepala seksi Data dan Informasi BMKG Geofisika Palu, Hendrik Leopatty, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng, Debrina Riawati, dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Palu, Iwan Lapasere.

Sebagai pemantik diskusi, Ketua FPRB Kota Palu, Iwan Lapasere mengatakan keterlibatan warga dalam penanganan bencana sangat diperlukan, mengingat warga adalah objek yang menjadi korban utama dalam dampak bencana.

Iwan Lapasere menjelaskan terbentuknya FPRB merupakan langkah kerjasama dengan pemerintah daerah, guna melakukan upaya pengurangan resiko bencana.

Sementara itu narasumber lainnya, yakni
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika stasiun Geofisika Palu mendata, terdapat puluhan sesar yang ada di Sulawesi Tengah dan bisa memicu terjadinya gempa di wilayah tersebut.

Menurut Hendrik Leopatty, saat ini pihak BMKG juga telah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi terjadinya tsunami di wilayah Sulawesi Tengah. Dari catatan sejarah sejumlah daerah di Sulteng juga pernah terjadi gempa besar dan tsunami.

"Kami masih validasi dan nanti kita serahkan ke BPBD kabupaten/kota dan Gubernur," jelasnya.

Hendrik mengatakan, pihak BMKG saat ini juga intens memberikan sosialisasi di sejumlah sekolah dan Universitas yang ada di Sulteng.

"Kita terus memberikan edukasi da sosialisasi di kampus dan sekolah sekolah. Mitigasi dan mengenal kegempaan harus diketahui sejak dini," terangnya.

Sementara itu, pihak BPBD Sulteng melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulteng, Debrina Riawati mengatakan, memang peran semua pihak dibutuhkan dalam penanggulangan resiko bencana.

Menurutnya, pihak BPBD Sulteng akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak untuk bekerjasama dalam penanggulangan resiko bencana.

"Saya sangat berterimakasih, FRB di beberapa daerah sudah terbentuk. Ini membantu kami dalam penanggulangan bencana," katanya.

Menurut Debri, BPBD Sulteng berencana membuat dokumen rencana kontigensi atau skenario penanganan bencana di Sulawesi Tengah.

"Saat ini tersisa Kabupaten Morowali Utara dan Morowali yang belum merampungkan dokumen tersebut," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Sigi, yang menjadi salah satu daerah rawan bencana di Sulawesi Tengah, memaparkan data tentang kerugian yang terjadi di wilayahnya.

Data BPBD Syang disampaikan oleh Kabid Kedaruratan BPBD Sigi, Ahmad Yani mengatakan, kerugian yang dialami Pemkab Sigi tahun 2021, karena bencana mencapai Rp11 triliun.

"Total kerugian bencana mencapai sebelas Triliun," ucapnya.

Tidak hanya itu, beberapa Desa yang terjadi bencana di wilayah Kabupaten Sigi, juga telah masuk dalam tahap rehabilitasi.

"Kami butuh kerjasama semua pihak dalam penanggulangan bencana ini termaksud dari media,"tambahnya.

Sementara itu, Hendra ketua IJTI Sulteng berharap, diskusi ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk semua masyarakat agar lebih memperkuat mitigasi ataupun bisa membantu peran pemerintah dalam hal penanggulangan resiko bencana.

"Semoga ini langkah awal untuk kita memahami bencana di Sulteng. Terimakasih untuk semua narasumber yang telah berkesempatan hadir dan memberikan materi terkait penanggulangan bencana. Semoga tahun depan tidak ada lagi terjadi bencana di Sulteng," paparnya.