Pemkot Palu upayakan jaga stabilitas produksi UMKM

Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berjanji menjaga stabilitas produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah meningkatnya sejumlah harga bahan baku.

"UMKM sektor yang tangguh menghadapi badai ekonomi. Contohnya, di tengah melonjaknya harga minyak goreng dan elpiji bersubsidi, UMKM tetap berproduksi," kata Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu dihubungi di Palu, Rabu.

Ia menjelaskan, dari pemantauan dilakukan pihaknya UMKM hingga kini masih produktif, meskipun volume di kurangi guna menghemat bahan.

Khususnya, UMKM penjual makan dan kebutuhan sehari-sehari menggunakan bahan baku minyak goreng tetap berpengaruh namun tidak tidak signifikan.

"Buktinya, di momen bulan puasa mereka masih menjajakan jualannya di pinggir jalan maupun di pasar Ramadhan yang difasilitasi pemerintahan kota," ujar Setyo.

Berdasarkan catatan instansi terkait tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Palu kurang lebih 12 ribu dengan berbagai usaha macam kegiatan usaha, mulai dari kuliner hingga cenderamata.

Guna memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, Pemkot Palu telah menyediakan skema tertentu, diantaranya memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk olahan makanan dan minuman guna menarik minat konsumen membeli produk mereka.

Lalu, kebijakan Pemerintah Pusat juga memangkas biaya sertifikasi oleh Kementerian Agama menjadi Rp650 ribu memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dari sisi pembiayaan mengakses sertifikat halal yang dikeluarkan sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kehalalan suatu produk.

"Perlindungan bagi usaha-usaha kecil maupun menegaskan menjadi tanggung jawab pemerintah, karena mereka memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah," ucap Setyo.

Ia menambahkan, intervensi lainnya yang sedang dilakukan Pemkot Palu yakni, memberikan bantuan modal usaha kepada usaha mikro senilai Rp2 juta per UMKM.

Dengan harapan, bantuan modal usaha bersumber dari anggaran Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Palu tahun 2022 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk.

"Bantuan modal usaha di prioritas bagi pelaku usaha yang belum pernah mendapat bantuan sebelumnya, seperti bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan langsung tunai maupun bantuan serupa dari pihak lain," ujar Setyo.