Pemkab Parigi Moutong perkuat manajemen pengelolaan data tengkes

id Stunting, tengkes, kekerdilan, Bappelitbangda, pemkabparimo, Irwan, Sulteng

Pemkab Parigi Moutong  perkuat manajemen pengelolaan data tengkes

Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan memimpin lokakarya analisis situasi stunting Parigi Moutong tahun 2023, di Parigi, Senin (24/10/2022). ANTARA/Moh Ridwan

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah memperkuat sistem manajemen pengelolaan data stunting untuk dimasukkan ke pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat secara elektronik (e-PPBGM) sebagai salah satu sistem pengukur prevalensi tengkes.
 
"Penguatan manajemen penting, supaya terbentuk satu persepsi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan pengendalian," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan dalam lokakarya analisis situasi stunting di Parigi, Senin.
 
Ia menjelaskan saat ini Parigi Moutong telah menjalankan aksi konvergensi keenam dan ketujuh, yakni sistem manajemen data stunting, kemudian pengukuran dan publikasi stunting.
 
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan melalui masing-masing puskesmas harus memastikan kegiatan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta publikasi terlaksana secara optimal, supaya data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 
"Data-data yang dimuat dalam e-PPBGM akan dipublikasi secara nasional. Sebelum di muat, maka perlu dipastikan penggunaan antropometri atau alat penilaian status gizi anak betul-betul dilakukan berdasarkan ketentuan," ujarnya.
 
Pemkab Parigi Moutong melakukan upaya pencegahan dan pengendalian tengkes sejak tahun 2019 hingga 2022, karena daerah itu masuk sebagai salah satu lokus penanganan tengkes di Sulteng.
 
Dari intervensi berbagai program selama empat tahun terakhir, pemerintah setempat telah menuntaskan 1.235 orang dari tengkes.
 
"Diupayakan tahun 2023 prevalensi stunting dapat ditekan hingga angka 11 persen dilihat dari e-PPBGM, dan di bawah 26 persen dari data survei status gizi Indonesia (SSGI)," tutur Irwan.
 
Pemkab Parigi Moutong akan melakukan penguatan kepada bidan terkait dengan penggunaan alat pengukur status gizi anak supaya data dari kegiatan pengukuran dan penimbangan berat badan anak akurat.
 
Begitu pun kegiatan intervensi tahun depan, pemerintah setempat menyasar 278 desa, meskipun telah ditunjuk 71 desa sebagai lokus.
 
"Semua desa disasar guna mengoptimalkan kegiatan penanganan. Kami juga berupaya memasifkan pencegahan pernikahan dini, karena pernikahan dini salah satu faktor pemicu tengkes," demikian Irwan.