Pemerintah memeetakan kerusakan infrastruktur dampak lahar dingin Semeru

id lahar dingin Semeru,kerusakan infrastruktur,bupati lumajang, BNPB,jembatan rusak

Pemerintah memeetakan kerusakan infrastruktur dampak lahar dingin Semeru

Rakor BNPB dengan Pemkab Lumajang dan Pemprov Jatim terkait dengan pemetaan kerusakan infrastruktur vital akibat lahar dingin Semeru di Pendapa Arya Wiraja Lumajang, Sabtu (8/7/2023) malam. (ANTARA/HO-Diskominfo Lumajang)

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan kerusakan infrastruktur vital akibat lahar dingin Gunung Semeru agar segera dilakukan penanganan terhadap bencana tersebut.

"Pemkab Lumajang tidak bisa menuntaskan secara keseluruhan, kami perlu intervensi BNPB dari penanganan beberapa rekonstruksi di Lumajang setelah bencana longsor dan lahar dingin Semeru," kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Minggu.

Bupati Thoriqul Haq menggelar rapat koordinasi bersama BNPB dan Pemprov Jatim di Pendapa Arya Wiraja Lumajang pada Sabtu (8/7) malam untuk berbagi tugas mempercepat penanganan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana lahar dingin Gunung Semeru.

"Setelah terjadinya bencana itu, Pemkab Lumajang bergerak cepat melakukan asesmen dampak kerusakan, termasuk penanganan keselamatan jiwa dan juga menyampaikan bahwa kebutuhan dasar para pengungsi di beberapa titik telah terpenuhi," tuturnya.

Ia menjelaskan ada lima jembatan yang rusak akibat bencana lahar dingin Semeru ini, yakni jembatan penghubung Desa Kloposawit dengan Tumpeng, kemudian jembatan Kaliregoyo penghubung Desa Jugosari dengan Dusun Kebondeli Selatan.

Selanjutnya, jembatan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Malang, jembatan Limpas Penghubung Desa Tumpeng dan Desa Nguter, dan jembatan Kalibiru penghubung Desa Sidomulyo dengan Desa Pronojiwo.

Sekda Pemprov Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa untuk mempercepat penanganan perlu sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

"Fokus kami adalah menyelesaikan infrastruktur, penanganan keselamatan manusianya sudah tertangani, tinggal dibagi saja pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Lumajang berbuat apa untuk menyelesaikan infrastruktur yang perlu ditangani dengan cepat," katanya.

Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jatim dalam penanganan tanggap darurat bencana longsor dan lahar dingin.

"Penanganan darurat sudah dilakukan dengan baik dan benar, meminimalisasi dampak korban, yang terdampak tidak bertambah menderita, artinya terkait dengan penanganan pengungsi sudah tertangani dengan baik," tuturnya.

Ia mengatakan bahwa infrastruktur vital yang rusak akibat bencana tersebut akan segera ditangani, seperti halnya jembatan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Malang yang terputus material lahar dingin akan segera dibangun secara permanen dalam waktu dekat.

"Pemasangan jembatan bailey tidak jadi, sehingga segera dilakukan pembangunan jembatan permanen yang membutuhkan waktu sekitar empat bulan," katanya.