Palu (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyebut pengawasan logistik merupakan salah satu tahapan krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
"Setiap tahapan pemilu tidak luput dari pengawasan kami, termasuk logistik," kata Ketua Bawaslu Kota Palu Agus Salim Wahid di Kota Palu, Senin.
Ia menjelaskan logistik merupakan kelengkapan pemilu yang digunakan di tempat pemungutan suara (TPS), selain petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Saat ini, kata Agus, sejumlah logistik berupa bilik, kotak dan sebagian surat suara telah tiba di daerah, salah satu bentuk pengawasannya adalah memastikan logistik itu tepat jumlah dan tepat kualitas.
"KPU Kota Palu telah melakukan perakitan kotak suara dan pelipatan surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dapil Sulteng pada Desember 2023, proses itu kami awasi secara ketat sesuai dengan prosedur," ujarnya.
Ia mengemukakan masih ada empat jenis surat suara belum dilakukan pelipatan, yakni surat suara pilpres, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kota.
Agus juga mengimbau KPU setempat, apabila bekerja sama dengan organisasi atau kelompok masyarakat maupun perekrutan perorangan dalam proses pelipatan surat suara, tidak berafiliasi dengan partai politik atau peserta pemilu.
"Pelipatan surat suara perlu diatur dengan tata tertib supaya prosesnya teratur dan tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan fatal," ucap Agus.
Selain itu, ruang lingkup pengawasan logistik adalah kualitas surat suara karena tidak menutup kemungkinan ada bagian surat suara yang rusak atau cacat, termasuk kualitas gambar dan warna.
"Tentunya pengawasan kami lakukan secara detail hingga hal-hal kecil yang dapat memicu kelalaian dalam proses sortir," katanya.
