108 Pejabat Majene Jalani Tes Urine

Senin, 17 September 2012 18:47 WIB

Majene - Sebanyak 108 pejabat di lingkup Pemkab Majene, Sulawesi Barat, menjalani tes urine untuk menditeksi kemungkinan ada oknum pejabat menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adaktif yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Majene, Senin.

Tes urine di ruang pola Kantor Bupati Majene, diikuti seluruh pejabat struktural pemkab maupun pejabat vertikal, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Majene, Ketua DPRD, Sekretaris Kabupaten, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh kepala bidang yang terdapat di SKPD.

Terget jumlah pejabat yang harusnya menjalani tes urine sebelumnya ditetapkan sebanyak 120 pejabat, namun beberapa kepala SKPD sementara mengikuti latihan kepemimpinan di Makassar, Sulawesi Selatan. BNN mengaku tetap akan melakukan tes urine kepada kepala SKPD yang belum sempat hadir.

"Upaya yang ka mi lakukan ini sebagai salah satu bentuk proteksi dini peredaran Napza di Majene, utamanya kepada sejumlah pejabat pemerintahan yang harusnya menjadi contoh kepada warganya," ungkap Ketua BNN Majene, Fahmi Massiara, yang juga merupakan Wakil Bupati Majene.

Sesuai hasil tes urine yang dilakukan terhadap 108 pejabat tersebut, tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkotika.

Pemeriksaan melalui pengambilan contoh urine untuk menguji Amphetamin atau penggunaan sejenis obat tablet berbahaya seperti XTC, uji penggunaan Morphin, serta uji THC untuk mendeteksi penggunaan ganja.

Fahmi mengatakan, setelah penyelenggaraan tes urine bagi para pejabat, kegiatan tersebut kembali akan dilanjutkan dengan melakukan tes urine kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Majene, namun waktu dan tempatnya masih dirahasiakan.

Terkait hal tersebut, Bupati Majene, Kalma Katta mengatakan, hal ini sebagai motifasi kepada masyarakat untuk tidak mencoba terlibat menggunakan Napza. Dia mengaku, akan menindak tegas PNS yang dianggap terbukti terlibat menggunakan Napza melalui tes urine.

"Kita akan mendalami jika ada PNS yang terdeteksi menggunakan Napza, jika dalam tingkat tertentu penggunaannya tidak bisa ditolerir, kami tidak segan-segan untuk memecat PNS yang dianggap telah merusak citra pemerintah itu," tegas Bupati.

Saat tes urine, hanya terdapat satu orang dari unsur DPRD. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Majene, Hajar Nuhung mengaku pihak BNN hanya mengundang beberapa perwakilan dari DPRD namun tidak semua hadir.

"Nanti kami akan melakukan tes urine khusus kepada seluruh anggota DPRD Majene dan seluruh stafnya setelah kami melakukan koordinasi kepada Ketua BNN. Kami justru mengharapkan agar seluruh anggota DPRD juga menjalani tes urine," tandasnya. (KR-AHN)