Delis-Djira siap maju Pilkada 2024

id Morut

Delis-Djira siap maju Pilkada 2024

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mulai angkat bicara soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang puncaknya akan terjadi pada pemungutan suara 27 November 2024. ANTARA/HO-MCDD

Tinompo, Sulteng (ANTARA) - Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mulai angkat bicara soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang puncaknya akan terjadi pada pemungutan suara 27 November 2024.

"Saya siap maju (dalam pilkada) dan akan tetap berpasangan dengan pak Djira," kata Delis yang memimpin Morut bersama H. Djira sejak 30 April 2021 tersebut dalam perbincangan dengan MCDD di suatu tempat belum lama ini.

Ia tidak merinci persiapan apa yang sedang dilakukannya saat ini, namun mengatakan bahwa dia bergantung kepada pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Delis-Djira siap menghadapi Pilkada 2024 dan terus mengkonsolidasikan tim.

Delis mengungkapkan bahwa ia akan segera menggelar gerakan masyarakat anti-politik uang yang diharapkan menjangkau seluruh akar rumput sebagai pemilih.

"Dalam waktu dekat, saya akan mengumpulkan kepala-kepala desa untuk menyusun strategi dan rencana kegiatan gerakan anti-politik uang ini yang melibatkan akar rumput," kata ayah dua putri dan satu putra itu.

Politisi muda nasional asal Sulteng dari Partai Hanura itu mengaku prihatin mendengar dan menerima laporan soal praktik politik uang yang 'menggila' saat Pemilu Legislatif 14 Februari 2024.

"Rasa-rasanya tidak ada lagi tempat untuk orang-orang rajin di legislatif gara-gara permainan politik uang," ujar Delis yang pernah menjadi anggota DPD RI periode 2014-2019 itu.

Orang nomor satu di Morut itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan merusak daerah ini dengan melakukan politik uang untuk meraih kemenangan.

"Politik uang pasti merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Saya tidak mau membodohi rakyat saya dengan praktik politik uang," ujarnya.

Ia memberi contoh, kalau ada kepala daerah yang menang karena politik uang, maka dalam pemerintahannya nanti, yang bersangkutan pasti melelang jabatan-jabatan. Kalau ada kepala dinas yang memperoleh jabatan karena menyetor kepada bupati, pasti dia juga akan menekan bawahannya. Begitu selanjutnya. Dampaknya akan menjangkau para rekanan, pasti dipungut fee, kalau fee merajalela, bagaimana kualitas pekerjaan nanti. Kalau kualitasnya buruk, siapa yang menderita? Rakyat! 

Delis-Djira yang dipercaya rakyat memimpin daerah dengan deposit nikel terbesar di Indonesia itu, memenangkan pilkada 2020 tanpa politik uang. Kami menang semata-mata karena menjual program saja, dan rakyat mempercayainya dan sekarang telah merasakannya.

"Sebanyak 14 program prioritas yang kami janjikan saat kampanye, sudah terealisasi seluruhnya, meski belum cukup 3 tahun kami memimpin. Selain itu, banyak pula  program kesejahteraan rakyat, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang tidak kami janjikan, sudah kami laksanakan dengan baik," ujarnya.

Karena pilkada lalu Delis-Djira tidak melakukan politik uang, bahkan sebaliknya kesulitan uang untuk membiayai tim pemenangan, maka setelah memimpin, tidak ada yang namanya lelang-lelang jabatan di lingkungan pemkab.

"Cek saja semua kepala dinas dan pejabat-pejabat di Morut. Adakah yang saya mintai sesuatu untuk mendapatkan jabatannya," kata Korwil Sulawesi Partai Hanura itu dalam nada tanya.