"Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah meningkatkan sinergi dalam rangka bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di lingkungan SKK Migas," kata Kapolda Sulteng Irjen Polisi Agus Nugroho di Kota Palu, Jumat.
Penandatanganan pedoman kerja sama teknis ini menindaklanjuti Nota Kesepahaman SKK Migas dengan Polri Nomor MoU 0007/SKKIA0000/2023/SO dan Nomor: NK/35/X/2023 tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Ia mengatakan sektor energi fosil migas sangat berperan penting bagi ketahanan bangsa Indonesia, khususnya gas bumi, karena saat ini pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan gas bumi nasional sebagai energi transisi menuju net zero emission pada tahun 2060.
Sulawesi Tengah termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi cadangan migas yang cukup besar dan berdasarkan data pada Direktorat Pamobvit, terdapat 11 perusahaan bergerak di bidang migas, yang terdiri atas 10 perusahaan milik negara (BUMN) dan satu perusahaan swasta.
"Dengan adanya pedoman kerja sama teknis diharapkan dalam pelaksanaannya dapat dijadikan sarana kerja sama dalam kegiatan pengamanan terhadap objek vital nasional di wilayah kerja operasi SKK migas di Provinsi Sulawesi Tengah," ujarnya lagi.
Kapolda menyebut pengamanan tersebut baik terhadap aset maupun kegiatan yang berhubungan dengan operasional wilayah kerja, dalam hal sumber daya manusia, fasilitas sarana prasarana, data informasi, dan aktivitas kegiatan operasional yang ada.
Sementara itu, Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas Rudy Fajar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulteng atas kerja sama yang terjalin dengan baik.
Ia berharap dengan adanya kerja sama ini, sinergi antara industri hulu migas dengan para pemangku kepentingan khususnya di bidang keamanan dapat semakin padu dan memiliki kesamaan arah dan peran.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk terciptanya multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia,” ujarnya
Ia menjelaskan kontribusi hulu migas dalam APBN Indonesia adalah yang terbesar kedua setelah penerimaan pajak.
Apabila operasional hulu migas terganggu maka penerimaan negara dari sektor migas juga akan terganggu yang pada akhirnya akan berdampak stabilitas bahan bakar minyak di Indonesia.
Apabila operasional hulu migas terganggu maka penerimaan negara dari sektor migas juga akan terganggu yang pada akhirnya akan berdampak stabilitas bahan bakar minyak di Indonesia.
