Redakan kemarahan rakyat, Kenya potong pengeluaran pemerintah

Nairobi, Kenya (ANTARA) - Presiden Kenya William Ruto, Jumat (5/7), mengumumkan pemotongan belanja publik secara signifikan, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya mengatasi meningkatnya kemarahan rakyat setelah 39 orang tewas dalam protes menentang kenaikan pajak yang kini ditinggalkan.

Berbicara dari Gedung Negara di ibu kota Kenya, Nairobi, Ruto merinci beberapa langkah yang bertujuan mengurangi pengeluaran pemerintah dan mengatasi tantangan ekonomi.

"Jumlah penasihat di pemerintahan akan segara dikurangi sebesar 50 persen dalam pelayanan publik," kata Ruto

Dia menambahkan: "Batas anggaran yang mengatur operasional kantor ibu negara, pasangan wakil presiden dan perdana menteri kabinet akan dihapus."

Ruto juga membahas perjalanan dan partisipasi pejabat negara, dengan menyatakan "Semua perjalanan tidak penting Pejabat Negara dan Publik dengan ini ditangguhkan."

"Tidak ada pejabat negara yang boleh berpartisipasi dalam partisipasi publik atau Harambee (acara penggalangan dana komunitas) di masa mendatang," tambahnya.

"Setelah konsultansi ekstensif, kami akan mengusulkan kepada Parlemen pemotongan anggaran sebesar Ksh177 miliar (Rp22,5 triliun) dan meminjam selisihnya Ksh169 miliar (Rp21,5 triliun)," kata Ruto.

Presiden Kenya itu mengungkapkan rencana untuk membubarkan 47 perusahaan negara.

"47 perusahaan negara yang tumpang tindih akan dibubarkan dan mandatnya dialihkan ke kementerian dan lembaga negara," katanya seraya menyatakan bahwa akan ada lebih banyak perubahan pemerintahan yang akan terjadi.

Ruto juga menunjuk satuan tugas untuk mengatasi masalah utang publik.

"Saya telah menunjuk satuan tugas independen untuk melakukan audit forensik komprehensif terhadap utang publik kita, dan melaporkan kepada kami dalam 3 bulan ke depan," ungkapnya.

Menyikapi aksi protes baru-baru ini, Ruto menyampaikan belasungkawa kepada pemuda yang meninggal akibat ditembak polisi.

"Saya menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada mereka yang kehilangan nyawa karena satu nyawa yang hilang adalah nyawa yang terlalu banyak. Pemerintah Kenya akan mendukung semua orang yang kehilangan nyawa dan mereka yang terluka," katanya.

Setidaknya 39 orang tewas dalam protes yang dimulai pada 18 Juni terkait rencana kenaikan pajak, menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNHCR) yang didanai negara.

RUU Keuangan tahun 2024 yang memicu kerusuhan merupakan landasan perjanjian Kenya dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

RUU itu bertujuan untuk mengatasi tantangan fiskal negara tersebut, termasuk kenaikan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan lebih dari 2,7 miliar dolar (Rp43,8 triliun) untuk anggaran ambisius pemerintah sebesar Ksh4,2 triliun (Rp536,1 triliun) pada tahun 2024-2025.

Sumber: Anadolu