Pemerintah mendesak “penghentian permusuhan segera di semua front.”
“Menargetkan warga sipil adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,” kata Pemerintah Libanon dalam sebuah pernyataan.
Ketua Parlemen Nabih Berri dalam pembicaraan teleponnya dengan Koordinator Khusus PBB untuk Libanon Geir Pedersen menegaskan kembali bahwa “Libanon dan kelompok perlawanannya berkomitmen pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan aturan keterlibatan yang melarang penargetan warga sipil.”
Resolusi yang diadopsi pada 2006 itu bertujuan untuk mengakhiri permusuhan antara Hizbullah dan Israel.
Berri menambahkan bahwa “Penolakan keterlibatan Hizbullah dalam peristiwa hari ini di Majdal Shams, Dataran Tinggi Golan yang diduduki menegaskan komitmen ini dan tanggung jawab Libanon dalam masalah ini," kata pernyataan tersebut.
Otoritas Israel mengatakan sebelumnya bahwa 12 orang tewas dan 35 terluka dalam serangan rudal tersebut.
Tentara Israel menuduh Hizbullah bertanggung jawab atas serangan itu namun kelompok Libanon berhaluan Syiah tersebut membantah keterlibatannya.
Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Libanon dengan Israel di tengah serangan lintas batas antara Hizbullah dan pasukan Israel saat Tel Aviv melanjutkan genosidanya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Serbuan ke Gaza telah menewaskan hampir 39.300 orang sejak pecah perang menyusul serangan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, ke Israel 7 Oktober 2023.
Sumber: Anadolu-OANA
