Pemprov-Sulteng terima penghargaan UHC utama dari BPJS Kesehatan

id Pemprov Sulteng ,Penghargaan UHC,Sulawesi Tengah ,BPJS Kesehatan

Pemprov-Sulteng terima penghargaan UHC utama dari BPJS Kesehatan

Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Octovianus Ramba menyerahkan penghargaan UHC secara langsungĀ kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina di Palu, Kamis (29/8/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 


"Di Sulawesi, hanya dua provinsi yang meraih kategori utama, yakni Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo," kata Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Octovianus Ramba di Palu, Kamis.

 

Octovianus Ramba menyerahkan penghargaan UHC secara langsung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina pada kegiatan forum komunikasi Pemprov Sulteng.

 

Ia menyampaikan penghargaan UHC ini sebagai apresiasi atas komitmen Pemprov Sulteng dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Untuk masuk dalam kategori utama UHC, yang menjadi indikator tolak ukur adalah persentase keaktifan peserta JKN pada suatu daerah harus lebih dari 80 persen.

 

“Dari total 3.154.499 penduduk Sulteng, sebanyak 2.610.026 orang atau 82,74 persen telah terdaftar sebagai peserta aktif JKN," katanya.

 

Untuk itu, dia mengapresiasi pencapaian ini dan juga mendorong agar cakupan kesehatan diperluas hingga 100 persen.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Novalina mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Sulteng, untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.

 

"Sehingga semakin banyak masyarakat terlindungi dan sejahtera dengan hadirnya layanan JKN," ujarnya.

 

Menurut dia, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras pemerintah provinsi, kabupaten/kota, stakeholder dan para pihak terkait lainnya.

 

Ia mengatakan bahwa ke depan, pemerintah daerah beserta seluruh pihak terkait akan melangkah bersama untuk mewujudkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, dan bermutu.

 

Novalina menambahkan bahwa forum koordinasi ini juga menjadi wadah strategis untuk berdiskusi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan program layanan kesehatan berkelanjutan.

 

“Kita dapat menyampaikan permasalahan dan mencari solusinya, sehingga layanan BPJS Kesehatan dapat menjangkau masyarakat dengan layanan terbaik," ujarnya.*