Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan Front Pemberdayaan Masyarakat Desa (FPMD) perlu dibentuk sebagai ruang komunikasi untuk penyelarasan program pemerintah pusat maupun daerah yang berada di desa.
"Gagasan itu akan disampaikan Pak Gubernur saat bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto beberapa hari ke depan," Kata Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah M Ridha Saleh melalui keterangannya diterima di Palu, Jumat.
Ia mengemukakan front tersebut dirancang untuk mempersatukan secara terorganisir semua pendamping program pemerintah, di antaranya pendamping desa, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian dan pendamping program lainnya.
Tugas front tersebut menjadi agen transformasi di tingkat desa, sehingga program-program pembangunan dari berbagai aspek tersinkronisasi dan berkelanjutan.
"Pemerataan pembangunan di tingkat desa harus ditopang dengan intervensi pemerintah pusat pemda tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga tujuan percepatan pembangunan di Sulteng dapat terlaksana lebih optimal.
Ia menambahkan, rencana pertemuan Gubernur Sulteng dan Mendes telah dikomunikasikan melalui protokol menteri oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Sulteng.
Gubernur, kata dia, telah mempersiapkan sejumlah materi yang akan diusulkan atau didiskusikan bersama Mendes dalam pertemuan nanti.
"Ada dua materi strategis, menurut Pak Gubernur, yakni digitalisasi desa dan Front pemberdayaan masyarakat desa, di samping masalah-masalah desa lainnya," tutur Ridha.
Ia menjelaskan, khusus digitalisasi desa perlu adanya pembaharuan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan teknologi untuk membantu menunjang aktivitas masyarakat, maupun pelayanan pemerintahan.
"Pemprov Sulteng juga mengusulkan 200 desa di digitalisasi kepada Menteri Desa. Langkah ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan melek digital," kata dia.*
