Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menyampaikan bahwa kolaborasi bernilai penting dalam mewujudkan desa berketahanan iklim.
"Karena kita punya isu yang sama, kita harus terus membangun kolaborasi. Jangan mengandalkan ego satu, dua pihak, tapi harus untuk kepentingan bersama. Kita butuh kolaborasi karena kalau jalan sendiri-sendiri, kita enggak akan sampai ke tujuan," kata Taufik, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Sejalan dengan hal itu, kata dia melanjutkan, Kemendes PDTT harus membangun dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat terwujudnya desa berketahanan iklim atau desa yang siap menghadapi dampak perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Taufik saat menjadi narasumber Seminar Internasional dan Peluncuran Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9) malam.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah pihak yang terlibat dalam kolaborasi pembangunan desa berketahanan iklim itu meliputi Kemendes PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Keuangan, serta pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam kesempatan yang sama, Taufik juga menyoroti pentingnya peran desa dalam menghadapi perubahan iklim. Desa dengan karakteristik uniknya, kata dia, dapat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan, SDGs Desa ke-13, yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim.
Desa Tanggap Perubahan Iklim, ujar dia, harus didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat desa semakin paham dan siap menghadapi isu perubahan iklim itu.
"Penting kita tahu di mana posisi masyarakat desa, apakah mereka sudah merasa sadar secara kolektif tentang isu ini? Jangan sampai kita menyalahkan masyarakat, menyalahkan korban, padahal edukasi dan literasi terkait perubahan iklim belum pernah kita sampaikan," kata Taufik menambahkan.
Selain Taufik, seminar itu juga menghadirkan pembicara dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Tri Dewi Virgiyanti yang membahas kebijakan nasional terkait ketahanan iklim di perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sejalan dengan hal itu, kata dia melanjutkan, Kemendes PDTT harus membangun dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat terwujudnya desa berketahanan iklim atau desa yang siap menghadapi dampak perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Taufik saat menjadi narasumber Seminar Internasional dan Peluncuran Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9) malam.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah pihak yang terlibat dalam kolaborasi pembangunan desa berketahanan iklim itu meliputi Kemendes PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Keuangan, serta pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam kesempatan yang sama, Taufik juga menyoroti pentingnya peran desa dalam menghadapi perubahan iklim. Desa dengan karakteristik uniknya, kata dia, dapat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan, SDGs Desa ke-13, yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim.
Desa Tanggap Perubahan Iklim, ujar dia, harus didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat desa semakin paham dan siap menghadapi isu perubahan iklim itu.
"Penting kita tahu di mana posisi masyarakat desa, apakah mereka sudah merasa sadar secara kolektif tentang isu ini? Jangan sampai kita menyalahkan masyarakat, menyalahkan korban, padahal edukasi dan literasi terkait perubahan iklim belum pernah kita sampaikan," kata Taufik menambahkan.
Selain Taufik, seminar itu juga menghadirkan pembicara dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Tri Dewi Virgiyanti yang membahas kebijakan nasional terkait ketahanan iklim di perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
