Wako Palu tekankan efisiensi kinerja program pemerintahan

id Kinerja, OPD, Pemkot Palu, Walikotapalu, Hadianto Rasyid, pemda, pemerintahan, perencanaan, kinerja, pegawai, ASN, sulte

Wako Palu tekankan efisiensi kinerja program pemerintahan

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid (ketiga kanan) memimpin rapat kerja Pemkot Palu Tahun 2025 berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (23/1/2025). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu)

Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid menekankan efisiensi dalam melaksanakan program pemerintahan untuk menunjang pelayanan publik.

"Tahun 2025 merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja," kata Hadianto Rasyid saat memimpin rapat kerja di lingkungan Pemkot Palu, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.

Ia menginginkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengevaluasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, termasuk tanggung jawab tambahan yang melekat pada jabatan.

Langkah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

"Evaluasi kinerja penting untuk mengetahui pencapaian-pencapaian program, sehingga tindakan dilakukan untuk penuntasannya lebih terarah ke depan," ujarnya.

Ke depan program diusung Pemkot Palu dalam pemerintahan Hadianto Rasyid pada periode kedua 2025-2029 mencakup 35 program prioritas yang terbagi dalam enam agenda yakni sumber daya manusia (SDM), lingkungan, pengembangan kota, ekonomi, pemerintahan dan pelayanan dasar.

Oleh sebab itu dalam mengimplementasikan program, pihak terkait diminta tidak mengambil langkah "copy paste" perencanaan anggaran.

"Belanja harus efisien dan efektif. Komoditas yang masuk dalam rencana belanja harus realistis," ucapnya.

Menurut Wali Kota, tahun ini akan menjadi tantangan besar dengan masuknya beban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) ke dalam APBD, sehingga harus dipastikan belanja pegawai tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Ia juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian terhadap ASN.

"TPP yang layak akan memberikan dampak kinerja yang optimal pegawai, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif," tutur Hadianto.

Ia berharap rapat kerja tersebut menjadi momen penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki performa, mengevaluasi capaian, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan.

Maka setiap elemen pemerintahan harus bekerja secara terstruktur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

"Semua perencanaan harus cermat sejak awal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program prioritas pemkot," kata dia lagi.