Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyediakan 35 hektare lahan untuk pengembangan peternakan sapi perah modern sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan.
"Program ini di inisiasi Kementerian Investasi/BKM dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan melibatkan investor Vietnam. Parigi Moutong memanfaatkan peluang itu menjadi salah satu daerah ikut berkontribusi," kata Bupati Parigi Moutong Erwin Burase di Parigi, Rabu.
Ia menilai program itu selain memperkuat ketahanan pangan, juga memberikan dampak terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Peternakan sapi modern itu diklaim menjadi proyek strategis yang berpotensi mengubah wajah ekonomi lokal, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.
"Kawasan pakan, kandang dan pabrik pengolahan susu akan terintegrasi sehingga membutuhkan lahan cukup luas," ujarnya.
Ia mengemukakan dari program itu Parigi Moutong akan menerima nilai investasi sekitar Rp2 triliun, yang mana lahan 35 hektare di gunakan membentang dari Desa Suli, Kecamatan Balinggi hingga Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan.
Lahan digunakan untuk peternakan modern merupakan hutan produksi terbatas dan hutan produksi, kawasan itu telah dikoordinasikan ke Kementerian Kehutanan.
Ia mengaku telah bertemu Wakil Menteri (Wamen) Investasi membahas peternakan sapi perah dengan konsep hilirisasi dari peternakan hingga menjadi produk berupa susu.
"Peternakan modern tentu akan berkontribusi kepada program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menjadi sentra produksi susu, proyek tersebut diharapkan membangkitkan swasembada pangan nasional," ucap Erwin.
Kata dia semua kebutuhan investasi akan ditanggung pihak investor, sementara pemerintah daerah (pemda) hanya menyiapkan lahan dan dalam waktu dekat pihak investor meninjau lokasi yang telah disiapkan.
Diharapkan, proyek tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat maupun memberi dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kementerian Pekerjaan Umum siap membangun akses jalan. Kami bersyukur mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat," kata dia lagi.
