Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA bahas pemberdayaan UMKM

Senin, 24 November 2025 10:23 WIB

Ketua Tim Kunjungan kerja Komisi VII DPR Chusnunia Chalim (kedua kanan) memberikan pandangan didampingi Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI I. Hendrasmo (kanan) saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR di Kantor RRI Bandung, Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025). Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 tersebut membahas dukungan kepada Lembaga Penyiaran Publik RRI untuk bertransformasi, berinovasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi media di masyarakat. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI pada Senin, mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk membahas peranan lembaga penyiaran dalam memajukan UMKM dan ekonomi kreatif.

Dalam surat undangan yang diterima ANTARA dan ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, rapat tersebut akan digelar di ruangan rapat Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada pukul 14.00 WIB.

Adapun rapat tersebut akan digelar dalam bentuk rapat dengar pendapat, mengingat tiga lembaga tersebut merupakan mitra dari Komisi VII DPR RI yang juga membidangi urusan penyiaran publik.

Selain penyiaran, Komisi VII DPR RI juga membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan para pelaku UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja.

"Data juga menunjukkan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7 persen dari total ekspor. Sektor UMKM juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, serta berkontribusi pada devisa negara melalui ekspor," katanya di Jakarta, Senin (3/11).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak dan dapat membawa dampak positif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.