Pemkab Sigi perkuat peran TPID jaga stabilitas harga bahan pokok

id Kabupaten Sigi ,Sulawesi Tengah ,Pemkab Sigi ,TPID,Nataru,Natal dan Tahun Baru

Pemkab Sigi perkuat peran TPID jaga stabilitas harga bahan pokok

Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat saat memimpin rapat koordinasi TPID membahas ketersediaan kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Sulteng, Senin (1/12/2025). ANTARA/HO-Pemkab Sigi

Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat, meminta kepada seluruh anggota TPID untuk memperkuat kolaborasi guna mengantisipasi gejolak harga, terutama pada periode rawan kenaikan harga.

"Secara umum, kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sigi masih terkendali dan pemerintah daerah akan terus memastikan ketersediaan stok pangan, terutama menjelang hari besar tersebut," kata Nuim saat ditemui awak media di Desa Bora, Sigi, Selasa.

Dalam upaya stabilisasi harga, Nuim menyoroti kendala utama yang dihadapi, yaitu masalah distribusi barang.

Menurut dia, kondisi jalan kabupaten yang rusak, khususnya di wilayah Pipikoro dan Kulawi menyebabkan biaya distribusi menjadi mahal.

"Pentingnya komunikasi publik yang lebih baik termasuk kalau bisa investasi sektor peternakan yang masuk ke wilayah tersebut dapat sekaligus membuka peluang perbaikan akses jalan," ucapnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi lintas sektor demi menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Selain langkah jangka pendek, pemda juga terus mengupayakan peningkatan sektor pertanian melalui pengadaan alat dan mesin pertanian.

"Upaya ini diharapkan dapat mendorong produktivitas dan berdampak pada penguatan perekonomian daerah serta stabilitas harga jangka panjang," sebutnya.

Ia menuturkan saat ini pemerintah daerah sudah melakukan berbagai program stabilisasi harga dan kegiatan pelayanan masyarakat seperti pasar murah.

"Rendahnya nilai Indeks Kinerja Pemerintah (IKP) juga disebabkan oleh kendala teknis, seperti keterlambatan dalam pengunggahan dokumen serta melewatkan batas waktu review yang juga dipengaruhi keterbatasan anggaran pada program ketahanan pangan," kata dia.

Pewarta :
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.