Kabupaten Agam (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya perbaikan jalan dan jembatan yang terputus akibat bencana alam di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar).
"Ya semua akan ditanggung pemerintah pusat, semua akan ditanggung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Kabupaten Agam, Senin.Hal tersebut disampaikan Menteri PU saat mengunjungi langsung kawasan permukiman warga terdampak bencana di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.
Dalam kunjungan itu, Menteri PU bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengecek langsung dampak kerusakan perkampungan hingga jalan dan jembatan yang putus akibat dihantam banjir bandang.
Doddy mengatakan Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya untuk memulihkan dan memperbaiki daerah-daerah terdampak bencana khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang porak-poranda dihantam banjir bandang dan tanah longsor.
"Ini sesuai dengan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwa masalah bencana alam kita harus full suport agar masyarakat bisa kembali ke kehidupan semula. Bahkan, kalau bisa lebih baik," ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan Kementerian PU akan memetakan dulu dampak kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang rusak. Apabila jalur utama masih bisa digunakan maka hal itu akan dilakukan. Namun, apabila kondisinya sudah tidak memungkinkan maka Kementerian PU bersama pemerintah daerah terpaksa membuat trase baru.
"Kalau tidak bisa di-recovery yang terpaksa bikin trase baru. Nanti kita kirim tim lah untuk memetakannya," ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan telah berdiskusi dengan Menteri PU dan mengupayakan percepatan pemulihan jalan dan jembatan yang terputus.
"Insyaallah setahun. Tadi sudah diprediksi setahun," ujar Andre.
Andre memastikan kehadiran Menteri PU ke Kecamatan Malalak atau salah satu lokasi terdampak bencana yang parah merupakan representasi pemerintah tidak tinggal diam membantu masyarakat yang terkena musibah bencana.
"Jadi jelas ya, APBN akan masuk atas dasar perintah Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
