Pemprov-Sulteng apresiasi Program SEHAT dorong pembangunan kesehatan

Rabu, 4 Maret 2026 23:06 WIB

Pemprov Sulteng secara simbolis meluncurkan program Strengthening Equitable Healthcare Access at Target Region (SEHAT) untuk mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan di Palu, Rabu (4/3/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengapresiasi peluncuran Program Strengthening Equitable Healthcare Access at Target Region (SEHAT) untuk mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan.

Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Novalina di Palu, Rabu, mengatakan Program SEHAT sejalan dengan program unggulan daerah, yakni Berani Sehat yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Program SEHAT merupakan kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan, khususnya peningkatan hasil dan pemenuhan hak kesehatan serta kesehatan dan hak reproduksi seksual (SRHR) bagi perempuan dan remaja putri di wilayah sasaran.

“Kita sudah di jalur yang tepat dan kolaborasi ini yang mesti lebih diperkuat,” ujarnya.

Di Sulteng, program ini menyasar Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Donggala, dengan fokus pada kelompok perempuan dan remaja putri yang rentan.

Program SEHAT didanai Pemerintah Kanada dan akan berlangsung selama tujuh tahun. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kanada menunjuk Cowater sebagai lembaga pelaksana yang bekerja sama dengan Aisyiyah dan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia.

Pemerintah Kanada fokus pada penguatan layanan kesehatan primer seperti puskesmas dan puskesmas pembantu melalui peningkatan infrastruktur medis serta kapasitas tenaga kesehatan.

Menurut Novalina, penguatan sektor layanan primer tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan puskesmas secara optimal sehingga tidak langsung menuju rumah sakit rujukan untuk keluhan yang dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Selain itu, Sekda juga mendorong penerapan sistem pelaporan satu pintu guna mengintegrasikan hasil kerja program pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah di wilayah tersebut.

Ia menyebut selama ini laporan program masih disusun secara terpisah sehingga berdampak pada hasil evaluasi yang dinilai belum optimal.

“Banyak program diluncurkan tapi hasilnya belum baik, mungkin kesalahan ada di laporan yang dibuat terpisah-pisah,” ujarnya.

Menurut dia, di lapangan berbagai intervensi program telah memberikan dampak kepada masyarakat sasaran, namun capaian tersebut kerap tidak tergambar secara utuh dalam laporan karena belum terintegrasi.

Ia mengatakan sistem pelaporan terpadu akan membantu pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh terkait efektivitas program sekaligus memperkuat perencanaan kebijakan ke depan.