Dari maaf menuju pelayanan

Kamis, 26 Maret 2026 08:22 WIB

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana didampingi istri bersalaman dengan sejumlah jajaran pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam acara halal bihalal bersama di Mataram, Rabu (25/3-2026). ANTARA/HO-Kominfo Mataram.

Mataram (ANTARA) - Pagi pertama setelah libur panjang Lebaran selalu punya suasana yang khas. Di halaman kantor pemerintahan, barisan aparatur sipil negara (ASN) berdiri rapi, saling bersalaman, saling memaafkan.

Wajah-wajah yang beberapa hari sebelumnya larut dalam suasana kekeluargaan kini kembali pada ritme kerja. Namun di balik tradisi halal bihalal itu, tersimpan satu pesan yang lebih dalam dari sekadar seremoni tahunan, yakni momentum untuk menata ulang etos pelayanan publik.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), suasana itu terlihat jelas. Tingkat kehadiran ASN di Kota Mataram mencapai 99 persen pada hari pertama kerja usai Lebaran 2026. Angka ini bukan sekadar statistik disiplin, tetapi juga sinyal bahwa birokrasi masih memiliki fondasi komitmen yang kuat.

Di sisi lain, para kepala daerah, dari kabupaten hingga provinsi, serempak menyampaikan pesan yang hampir senada pentingnya meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan memastikan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.

Halal bihalal, dalam konteks ini, bukan sekadar ruang saling memaafkan, melainkan titik balik. Ia menjadi semacam garis start baru setelah jeda panjang, di mana nilai-nilai Ramadhan diuji dalam praktik kerja sehari-hari.

Pertanyaannya, apakah energi spiritual itu benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam birokrasi?

Simbol dan substansi

Tradisi halal bihalal di lingkungan ASN sering kali berjalan hangat dan penuh makna. Kebersamaan terasa, sekat jabatan mencair, dan suasana menjadi lebih humanis.

Namun tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana mengubah suasana simbolik itu menjadi substansi kebijakan dan perilaku kerja.

Pesan yang disampaikan kepala daerah di NTB pasca-Lebaran 2026 menunjukkan arah yang jelas. Pelayanan publik tidak boleh lagi diukur dari laporan internal semata, tetapi dari kepuasan masyarakat.

Ini adalah pergeseran penting. Selama ini, birokrasi kerap terjebak pada indikator administratif yang rapi di atas kertas, tetapi belum tentu dirasakan langsung oleh warga.

Dalam konteks ini, kritik terhadap birokrasi bukan hal baru. Lambannya pelayanan, ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah, hingga kurangnya inovasi masih menjadi catatan. Halal bihalal seharusnya menjadi momen refleksi untuk mengurai masalah-masalah tersebut secara jujur.

Di Sumbawa Barat, misalnya, penekanan pada pentingnya menghindari ego sektoral menunjukkan bahwa koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) masih menjadi pekerjaan rumah.

Program pemerintah sering kali berjalan parsial, seolah milik satu dinas, padahal dampaknya lintas sektor. Ketika satu unit bekerja sendiri-sendiri, masyarakat yang akhirnya merasakan ketidakefisienan.

Di Lombok Timur, muncul wacana adaptasi pola kerja seperti work from home (WFH) dan work from office (WFO). Ini menunjukkan bahwa birokrasi mulai dihadapkan pada dinamika global, termasuk tekanan ekonomi dan perubahan pola kerja.

Tantangannya bukan sekadar memilih skema kerja, tetapi memastikan pelayanan tetap berjalan optimal dalam kondisi apa pun.

Dengan kata lain, halal bihalal menghadirkan dua wajah birokrasi. Wajah simbolik yang hangat dan wajah substantif yang menuntut perubahan. Jika keduanya tidak disatukan, maka tradisi ini berisiko menjadi rutinitas tanpa dampak.

Energi kinerja

Ramadhan sering disebut sebagai bulan pembentukan karakter. Disiplin waktu, pengendalian diri, hingga empati sosial menjadi nilai yang diasah selama sebulan penuh.

Dalam konteks ASN, nilai-nilai ini seharusnya menjadi modal sosial yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Namun realitas di lapangan tidak selalu sejalan. Semangat pasca-Ramadhan kerap hanya bertahan beberapa hari, sebelum akhirnya kembali pada pola kerja lama. Ini bukan semata-mata soal individu, tetapi juga sistem.

Sistem birokrasi yang belum sepenuhnya berbasis kinerja membuat perubahan perilaku sulit bertahan. Ketika penghargaan dan sanksi tidak diterapkan secara konsisten, maka motivasi untuk berubah menjadi lemah.

Di Kota Mataram, misalnya, sudah ada mekanisme sanksi berupa pemotongan tunjangan bagi ASN yang melanggar disiplin. Ini langkah penting, tetapi harus diimbangi dengan sistem penghargaan yang adil bagi mereka yang berprestasi.

Selain itu, tantangan eksternal juga semakin kompleks. Tahun 2026 ditandai dengan tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor energi dan pangan.

Dalam situasi ini, ASN dituntut lebih responsif dan adaptif. Pelayanan publik tidak bisa berjalan dengan pola rutin semata, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Di sinilah pentingnya inovasi. Halal bihalal seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi dilanjutkan dengan komitmen konkret, misalnya melalui program percepatan layanan, digitalisasi administrasi, atau penguatan komunikasi publik. Tanpa inovasi, semangat kebersamaan hanya akan menjadi energi yang cepat habis.

Lebih jauh, nilai kesederhanaan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan halal bihalal di beberapa daerah juga mengandung pesan penting. Efisiensi anggaran dan keberpihakan pada pelaku usaha lokal menunjukkan bahwa birokrasi bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Ini adalah bentuk pelayanan yang tidak selalu terlihat dalam kebijakan besar, tetapi terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Aksi nyata

Momentum pasca-Lebaran seharusnya menjadi titik tolak untuk memperbaiki kualitas birokrasi secara menyeluruh. Namun refleksi tanpa aksi hanya akan menjadi wacana yang berulang setiap tahun.

Ada beberapa langkah yang dapat menjadi jalan keluar.

Pertama, memperkuat orientasi pelayanan berbasis kepuasan masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan memperluas kanal pengaduan publik dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan. Ketika masyarakat merasa didengar, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat.

Kedua, membangun kolaborasi lintas OPD yang lebih solid. Program pembangunan tidak bisa lagi berjalan secara sektoral. Diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas, termasuk penggunaan teknologi untuk memantau kinerja secara real time. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang terintegrasi.

Ketiga, mendorong budaya kerja adaptif. Wacana WFH atau fleksibilitas kerja harus dilihat sebagai peluang, bukan ancaman. Dengan pengelolaan yang tepat, pola kerja ini justru bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun kuncinya tetap pada pengawasan dan akuntabilitas.

Keempat, memperkuat kepemimpinan yang inspiratif. Pesan-pesan yang disampaikan dalam halal bihalal harus diikuti dengan keteladanan. ASN akan lebih mudah bergerak jika melihat pemimpinnya konsisten antara kata dan tindakan.

Halal bihalal bukan sekadar tradisi budaya, tetapi juga ruang pembaruan moral birokrasi. Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal niat dan integritas.

Ketika seluruh ASN benar-benar menjadikan momentum ini sebagai titik balik, maka birokrasi tidak hanya akan terlihat disiplin di hari pertama kerja, tetapi juga konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik sepanjang tahun.

Di situlah makna sejati dari kembali ke fitrah bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat.