Gubernur Harap BPKP Bantu Pemda Maksimalkan APIP

id longki

Gubernur Sulteng Drs Longki Djanggola, M.Si ((Humas))

Palu,  (antaranews.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berharap kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan provinsi tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam peningkatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Karena mengingat adanya penandatanganan MoU Kapolri, Mendagri dan Kejaksaan tentang peningkatan fungsi APIP," kata Gubernur saat mengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu, Jumat.

Gubernur Longki mengukuhkan kepala BPKP yang baru Sopyan Antonius menggantikan Slamet Tulus Wahyana, yang pindah tugas menjadi Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Yogyakarta.

Turut hadir di acara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Ernadhi Sudarmanto, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah dan sejumlah kepala OPD provinsi.

Gubernur mengapresiasi pergantian jabatan BPKP tersebut sebagai hal yang lumrah dalam birokrasi pemerintahan. Dia berharap dengan pergantian itu kinerja BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan jajarannya menjadi lebih baik dari kinerja sebelumnya.

"Untuk itu, perlu dihayati benar bahwa semakin tinggi jabatan yang diemban, maka semakin besar pula risiko dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang," katanya.

Longki mengatakan pergantian pejabat di lingkungan BPKP tersebut, setidaknya meletakkan gagasan baru tentang sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi.

Gubernur mengungkapkan bahwa tahun 2017 kinerja laporan keuangan daerah semakin membaik atas laporan keuangan tahun 2016.

Kondisi ini, kata Gubernur, membuat kinerja keuangan pemerintah provinsi bangkit kembali dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Longki mengatakan, instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, maka pemerintah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota diminta untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selain itu juga lebih mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Gubernur mengatakan pemerintah Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada mantan Kepala BPKP Slamet Tulus Wahyana karena sudah banyak memberikan perubahan dalam kinerja perwakilan BPKP Sulawesi Tengah mendampingi pemerintah provinsi, kota/kabupaten dan instansi vertikal dalam penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya, membantu memberi pendapat dari aspek pengawasan atas berbagai permasalahan. (skd)  
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar