Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 digelar 17 April 2019, untuk memilih para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) kabupaten/kota, provinsi dan pusat, dewan perwakilan daerah (DPD) hingga presiden dan wakil presiden.
Gempa bumi yang disusul tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi, tercatat menelan 2.000-an korban jiwa, puluhan ribu warga di lokasi pengungsian, hingga ribuan warga yang berpindah ke luar Sulteng
Secara nasional, KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 187.781.884 pemilih, di mana 1.901.556 pemilih tersebar di 13 kabupaten/kota se-Sulteng.
Di daerah terdampak bencana, KPU Sulteng mencatat sebanyak 581.544 pemilih terbagi di Kabupaten Sigi 160.217 pemilih, Kota Palu sebanyak 222.132 pemilih dan Kabupaten Donggala sebanyak 199.195 pemilih.
Sebelum bencana terjadi, KPU Sulteng kembali mengubah DPT menjadi DPT hasil perubahan (DPTHP) menjadi 1.886.810 pemilih dan 572.729 pemilih, dengan rincian Kabupaten Sigi sebanyak 158.351 pemilih, Kota Palu sebanyak dengan 215.667 pemilih dan Kabupaten Donggala sebanyak 198.711 pemilih.
Di tingkat KPU pusat, proses perbaikan DTPHP Pemilu 2019 telah disepakati untuk diperpanjang hingga 60 hari sejak rapat pleno pada Minggu (16/9) atau pada tanggal 9 Oktober 2018.
"Ada pengurangan jumlah pemilih, di antaranya karena data ganda dan meninggal dunia," kata Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming.
Bencana itu dipastikan memengaruhi DPT Pemilu 2019 secara nasional, khususnya pada penyelengara, pemilih, dan peserta pemilu.
Dampak bagi penyelengara pemilu, khususnya mereka sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan.
Untuk peserta pemilu, berpengaruh pada dafar calon tetap (DCT), baik DPRD kota/kabupaten maupun DPRD Provinsi Sulteng.
Terkait dengan pemilih, menurut Tanwir, akan memengaruhi jumlah DPT hingga DPTHP yang telah disahkan beberapa waktu lalu.
"Mungkin ada yang meninggal atau luka, pastinya akan dilakukan pendataan kembali," ujar Tanwir.
Dalam kunjungannya ke Palu, Inspektur KPU pusat Adiwijaya berharap KPU Sulteng telah memasukkan data perbaikan DPTHP, sebelum penetapan DPTHP secara nasional.
Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid menjelaskan pascabencana, beberapa temuan yang secepatnya harus diselesaikan dengan dukungan kebijakan dari KPU pusat.
Pihaknya mencatat, temuan itu di antaranya, peserta Pemilu yakni calon legislatif dari partai politik, dipastikan mengalami perubahan.
KPU Palu, kata dia, telah berkoordinasi dengan parpol untuk melakukan pendataan kembali, terkait apakah ada calon mereka yang meninggal dunia akibat bencana.
Hasil pendataan itu, akan dilaporkan secepatnya kepada KPU Sulteng dan KPU pusat, untuk menunggu kebijakan apa yang akan diambil.
Dalam Peraturan KPU, calon legislatif yang sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) tidak dapat diganti, tetapi untuk kasus bencana alam seperti ini, belum ada regulasi yang mengatur, jika calon tersebut telah meninggal dunia.
Kemudian di tingkatan penyelenggara pemilu, telah ada laporan di mana sejumlah petugas pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dinyatakan meninggal dunia. Sehingga secepatnya, mereka akan dilakukan pergantian kembali.
"Mereka yang nantinya bekerja untuk memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) yang pastinya mengalami perubahan pascabencana," jelas Agusalim.
Selain itu, untuk DPT juga dipastikan akan mengalami perubahan, karena banyaknya warga meninggal dunia, tingal di pengungsian, hingga yang eksodus ke luar kota, yang belum dipastikan kapan mereka kembali.
"Ini akan mempersulit pendataan, namun pilihannya, apakah kami langsung menghilangkan nama-nama yang dinyatakan hilang dan meninggal dunia, atau melakukan pendataan kembali. Kami masih menunggu kebijakan," katanya.
KPU menilai, para penyelenggara pemilu di tingkat bawah memiliki peran penting, untuk kesuksesan Pemilu 2019.
Menunda pengiriman logistik
Dalam catatan KPU, bencana di Sulteng ikut memberikan pengaruh pada tahapan pemilu, yakni jumlah tempat pemungutan suara (TPS), hingga akumulasi logistik secara nasional.
KPU Sulteng bahkan meminta penundaan pengiriman logistik untuk Pemilu 2019 dengan alasan kondisi gudang logistik sedang rusak.
KPU Sulteng terus berupaya mencari alternatif gudang sementara yang dapat disewa, meski pun hampir semua wilayah Palu terdampak gempa.
"Logistik yang ditunda yakni kotak suara," kata Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming.
Baca juga: Sisa anggaran lebih KPU untuk Pemilu 2019 capai Rp800 miliar
Baca juga: KPU RI bantu KPU daerah terdampak bencana
Inspektur KPU pusat Adiwijaya mengatakan secara nasional, logistik pemilu dijadwalkan sudah sampai di kabupaten/kota paling lambat tanggal 26 November 2018.
Namun dengan bencana di Sulteng, pihaknya telah meminta kepada produsen untuk menunda penyaluran logistik untuk daerah terdampak bencana. Logistik itu akan disalurkan setelah gudang penyimpanan logistik dinyatakan siap.
"Kalau logistiknya siap, namun gudangnya tidak siap, nantinya rusak," kata Adiwijaya.
Penundaan pengiriman logistik, bukan berarti menunda pelaksaan Pemilu 2019. Karena itu, Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming memastikan, walaupun bencana tersebut sangat memberikan pengaruh, tetapi dipastikan tidak akan ada penundaan Pemilu 2019 di Sulteng.
"Kami akan berusaha bekerja semaksimal mungkin, untuk kesuksesan Pemilu tahun 2019," katanya menegaskan.
Menurut Tanwir, pihaknya juga meminta bantuan penyediaan tenda bagi KPU Sulteng dan kabupaten/kota, untuk digunakan para aparatur sipil negara (ASN) dan staf KPU untuk berkantor sementara untuk menjalankan aktivitas mereka.
Hal senada disampaikan ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid. Ia mengatakan pascabencana pihaknya kembali bekerja lebih maksimal, sesuai dengan tahapan Pemilu 2019.
"Untuk Kemungkinan penundaan Pemilu, itu merupakan wewenang KPU pusat," katanya.
Tetapi, untuk memastikan kinerja kerja maksimal, pihaknya saat ini sangat membutuhkan pembangunan tenda darurat, sebagai tempat bekerja staf KPU, dikarenakan gedung kantor sudah tidak layak digunakan lagi.
Permintaan itu pun, pernah disampaikan pihak KPU Sulteng kepada Kepala Biro Umum KPU pusat Yayu Yuliani dalam kunjungannya ke Palu.
Saat itu, Yayu menyatakan, KPU pusat akan menyiapkan tenda darurat untuk operasional pegawai dalam menjalankan aktivitas perkantoran.
Menurut Yayu, di halaman KPU Sulteng masih terdapat lahan kosong untuk pemasangan tenda, demikian juga akan dilakukan untuk KPU kabupaten/kota terdekat yang terdampak gempa.
Bantuan rehabilitasi gedung
KPU pusat juga telah memastikan untuk membantu KPU provinsi dan kabupaten/kota, dengan melakukan rehabilitasi pembangunan gedung dan kantor bagi daerah-daerah yang terdampak bencana.
"Dari sisi anggaran KPU pusat siap membangunan daerah-daerah yang terkena gempa," kata Yayu Yuliani.
Yayu datang ke Palu mengunjungi KPU Sulteng bersama Inspektur KPU Adiwijaya untuk melihat kantor dan gudang logistik.
Menurut dia, gudang logistik milik KPU Sulteng belum lama dibangun dan difungsikan, namun karena gempa mengalami kerusakan, sehingga KPU pusat berupaya untuk memperbaikinya.
Untuk ruangan kantor, kata dia, rehabilitasi sama halnya dengan yang dilakukan dengan kondisi pascagempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya, untuk pembangunan kantor, walaupun saat ini diberlakukan moratorium pembangunan gedung, kebijakan dari pemerintah itu tidak berlaku untuk daerah-daerah terdampak bencana dan akan segera dilaksanakan pembangunan.
Baca juga: Satu orang komisioner KPU Sigi dipastikan meninggal
Baca juga: KPU Sulteng tetap selenggarakan pemilu 2019
"Penganggaran akan menjadi prioritas, untuk kita perbaiki dan bangun kembali," ujarnya.
Dipastikan, sumber pendanaan rehabilitasi bersumber sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari e-katalog lelang pengadaan logistik Pemilu 2019 beberapa waktu lalu sebesar 70 persen atau kurang lebih Rp800 miliar.
Inspektur KPU pusat Adiwijaya mengatakan Silpa itu dapat digunakan untuk revisi anggaran untuk permasalahan kepemiluan, khususnya yang berhubungan dengan bencana.
"Karena adanya penghematan, kita akan mengajukan ?revisi anggaran untuk digunakan di daerah bencana," kata Adiwijaya.
Bencana alam yang melanda Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada 28 September 2018 ini menyebabkan 2.104 orang meninggal dunia, 5.000-an orang hilang, 4.600 luka-luka, 149.000 orang mengungsi baik di sekitar lokasi bencana maupun ke berbagai kabupaten/kota di Sulteng dan Indonesia.
Sedangkan bangunan dan rumah yang rusak mencapai 67.310 buah, belum termasuk gedung-gedung sekolah yang hancur sebanyak 2.736 unit.
