Ketua DPR dorong kelola utang luar negeri dengan baik

Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar pemerintah Indonesia dapat mengelola utang luar negeri dengan baik dan benar karena hal tersebut kini tengah menjadi sorotan di tengah masyarakat.

"DPR mendorong pemerintah untuk mengelola utang luar negeri dengan baik dan benar, dilandasi aspek kehati-hatian," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ujar dia, agar tidak menimbulkan tafsir yang liar, pemerintah perlu secara khusus membangun komunikasi yang intens dengan publik guna menjelaskan berbagai aspek tentang utang luar negeri.

Politisi Partai Golkar itu mengemukakan, DPR melihat Menteri Keuangan tampak bekerja sendiri untuk menanggapi dan menjelaskan berbagai aspek tentang utang luar negeri.

Padahal, lanjutnya, tidak ada salahnya jika Kementerian Keuangan dan BI bekerja sama membentuk sebuah tim yang akan proaktif memberi penjelasan kepada berbagai elemen masyarakat.

Sebagaimana diwartakan, utang luar negeri Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober 2018 menjadi sekitar Rp5.227 triliun atau 360,5 miliar dolar AS (asumsi kurs Rp 14.500), kata laporan Bank Indonesia, di Jakarta, Senin (17/12).

Jika dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 359,7 miliar dolar AS, utang luar negeri (ULN) Indonesia juga naik 0,19 persen.

"Utang luar negeri Indonesia akhir Oktober 2018 terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 178,3 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 182,2 miliar dolar AS," tulis Bank Sentral dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia.

Secara rinci, ULN pemerintah mencapai 175,4 miliar dolar AS, naik 3,3 persen (yoy), sedangkan ULN bank sentral mencapai 2,9 miliar dolar AS. Untuk ULN swasta termasuk BUMN mencapai 182,2 miliar dolar AS atau naik 7,7 persen (yoy).

Posisi utang luar negeri swasta pada akhir Oktober 2018 tumbuh 7,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy), terutama didorong oleh pertumbuhan utang luar negeri pada sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA).

Utang luar negeri swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor LGA, serta sektor pertambangan dan penggalian.

Meski meningkat, BI memandang perkembangan utang luar negeri Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat, di antaranya karena rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 34 persen per akhir September 2018.

Angka itu masih di bawah batas maksimal menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen terhadap PDB. Bahkan rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi serupa.