Pemrov Sulteng Tetap Terima CPNS

Selasa, 4 Desember 2012 13:50 WIB

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (Istimewa)

Palu, (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap menerima calon pegawai negeri sipil meskipun pemerintah pusat melakukan penghentian sementara (moratorium) penerimaan pegawai.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola di Palu, Selasa, mengatakan pemerintah daerah sudah bersurat ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana penerimaan pegawai tersebut.

"Kami meminta ke Menpan tenaga guru dan medis serta tenaga teknis strategis," kata Longki pada rapat kerja bersama tim II Komite IV DPD RI di Palu.

Kunjungan tim DPD tersebut ke Palu dalam rangka menindaklanjuti ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan daerah.

Pada rapat kerja tersebut salah seorang anggota DPD dari Kalimantan Barat mempertanyakan sikap gubernur terkait penerimaan pegawai negeri yang saat ini sedang dihentikan sementara oleh pemerintah pusat.

Menjawab hal itu Gubernur Longki Djanggola mengatakan pemerintah daerah sudah konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sehingga pemerintah daerah berkesimpulan penerimaan pegawai tetap dibuka.

"Sulawesi Tengah masih dibenarkan menerima pegawai karena belanja langsung masih lebih besar dibanding belanja aparatur," kata Longki.

Longki mengatakan daerah yang komposisi belanja langsungnya lebih besar dari belanja aparatur masih logis menerima pegawai sepanjang dibutuhkan dan memang kurang di daerah itu.

"Misalnya, pegawai untuk menjaga mercusuar," katanya.

Longki belum menjelaskan secara rinci berapa jumlah tenaga pengajar, tenaga medis maupun tenaga teknis profesional strategis lainnya yang akan diterima. Yang jelas, pemerintah provinsi tetap membuka penerimaan pegawai negeri sipil di daerah ini.

Longki mengatakan sebetulnya jumlah pegawai di daerah sudah cukup, hanya penempatan pegawai tersebut tidak merata sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang minim pegawai.

Seorang anggota DPD RI, Irma, kepada Gubernur Longki Djanggola mengatakan sejumlah daerah mengeluh terkait moratorium penerimaan CPNS.

Irma khawatir moratorium tersebut justru menyulitkan pelayanan publik mengingat setiap tahun banyak pegawai yang pensiun.(A055/SKD)