Kasus Gizi Buruk Di Sulteng Memprihatinkan

Selasa, 26 Februari 2013 18:25 WIB

Ilustrasu (ANTARA/Ahmad Subaidi)

"Sulawesi Tengah termasuk salah satu wilayah yang rentan. Bahkan kita masuk dalam lima besar gizi buruk di Indonesia," kata Mutmainah.

Palu (antarasulteng.com) - Direktur Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah Mutmainah Korona mengatakan kasus gizi buruk di Sulawesi Tengah masih tinggi dan memprihatinkan.

"Sulawesi Tengah termasuk salah satu wilayah yang rentan. Bahkan kita masuk dalam lima besar gizi buruk di Indonesia," kata Mutmainah di Palu, Selasa.

Dia mengatakan kasus gizi buruk pada 2011 masih mencapai 538 kasus.

Jumlah tersebut, kata dia, diperkirakan tidak mengalami pergeseran jauh pada 2012 karena pemulihan gizi buruk bagi balita membutuhkan waktu yang cukup lama hingga lima tahun.

"Data ini merujuk pada hasil riset kesehatan dasar pada 2011-2012," kata Mutmainah.

Dia mengatakan sebaran gizi buruk hampir di semua daerah namun masih didominasi Kabupaten Donggala, Sigi, Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong.

"Kecuali Kota Palu, kasusnya tidak signifikan. Kasusnya ada, tetapi diperoleh dari luar. Dia dari luar daerah yang kebetulan datang ke Palu," katanya.

Mutmainah mengatakan masih ada daerah tertentu yang belum terjangkau sehingga tidak masuk dalam data.

Dia mengatakan beberapa kasus gizi buruk diketahui setelah terjadinya bencana alam.

"Di Parigi Moutong kami temukan kasus gizi buruk setelah ada bencana banjir bandang. Kalau tidak salah kami temukan 14 kasus," kata Mutmainah.

Dia mengatakan tingginya kasus gizi buruk di daerah ini belum berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah daerah yang cenderung belum sinergi antara instansi satu dengan instansi terkait lainnya dalam penanganan gizi buruk.

"Belum lagi soal kebijakan anggaran yang belum memihak pada penanganan gizi buruk," katanya.

Mutmainah mengatakan pada 2010 dukungan APBD Provinsi hanya mencapai Rp3.961,00 per anak per hari. Pada 2011, sebanyak Rp5.868,00 per anak per hari untuk penanganan 538 kasus.

"Dukungan APBD kita lebih banyak dibelanjakan pada biaya operasional," katanya.

Mutmainah mengatakan kasus gizi buruk tidak berdiri sendiri, hanya masalah suplai gizi semata, akan tetapi faktor pendidikan, kultur, lingkungan dan industrialisasi pangan ikut memberi pengaruh.

Dia mencontohkan kultur masyarakat Sulawesi Tengah mestinya mengkonsumsi makanan alami, akan tetapi pengaruh industri makanan berupa makanan siap saji yang merambah hingga ke desa sehingga ikut mempengaruhi pola makan.

"Gizi berhubungan dengan pangan dan lingkungan sekitarnya. Negara misalnya, tidak punya proteksi atas produk makanan instan," katanya.

Mutmainah mengatakan rata-rata kasus gizi buruk terjadi karena faktor ekonomi dan pola hidup serta pengetahuan.

Korban gizi buruk umumnya juga melanda keluarga yang memiliki anak empat hingga lima orang.***